Laporan: Shodiq
BREBES,HARIAN7.COM – Pemerintah pusat resmi tancap gas menangani masalah hunian di Jawa Tengah. Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebanyak 30.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah ditargetkan dibedah pada tahun 2026.Angka ini melonjak tajam dibanding realisasi tahun 2025 yang hanya menyasar 7.532 unit.
Percepatan ini merupakan bagian dari target nasional pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, meluncurkan langsung program tersebut di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026), didampingi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30.000 unit. Naiknya sekitar 23.000 unit. Ini bukti program tiga juta rumah arahan Presiden Prabowo berjalan dengan lompatan luar biasa,” ujar Maruarar.
Tak hanya di Jateng, Maruarar memastikan jangkauan BSPS kini merata ke seluruh Indonesia. Jika sebelumnya ada 222 kabupaten/kota yang belum tersentuh, pada 2026 seluruh daerah (lebih dari 500 kabupaten/kota) dipastikan mendapatkan alokasi bantuan.
Solusi Modal dan Ekonomi Lokal
Selain perbaikan fisik, pemerintah membuka akses pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dengan bunga rendah, yakni 0,5 persen per bulan. Pinjaman di bawah Rp100 juta bahkan diberikan tanpa jaminan.”Ini langkah nyata Presiden agar rakyat keluar dari jeratan rentenir,” tegasnya.
Maruarar juga meminta agar material bangunan seperti bata dan genteng dibeli dari pengusaha lokal Jawa Tengah. Tujuannya, agar dana APBN tersebut sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan di daerah.
Kolaborasi Pangkas Kemiskinan
Gubernur Ahmad Luthfi menyambut baik dukungan pusat tersebut. Menurutnya, hunian layak adalah kunci memutus rantai kemiskinan, terutama bagi masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4.
“Kami berterima kasih kepada Pak Menteri. Ini sangat membantu Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan agar warga tidak kembali terjebak di lingkaran yang sama,” kata Luthfi.
Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Jateng, angka kekurangan (backlog) rumah layak huni untuk desil 1-4 masih mencapai 1.051.656 unit.
Mengatasi hal itu, Jateng melakukan kolaborasi anggaran.Selain 30 ribu unit dari APBN, Pemprov Jateng mengalokasikan 5.000 unit dari APBD, serta dukungan CSR dan Baznas sebanyak 1.550 unit. Total target penanganan RTLH di Jateng tahun 2026 mencapai 36.550 unit.
Khusus di Kabupaten Brebes, total ada 514 unit rumah yang akan diperbaiki.Dukungan Legislatif dan Kebahagiaan WargaAnggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana, menyatakan dukungan penuh terhadap visi perumahan ini.
Ia berharap program serupa terus ditingkatkan pada 2027 karena dampaknya yang ganda: memberikan hunian layak sekaligus menghidupkan toko bangunan milik UMKM di desa-desa.
Manfaat program ini dirasakan langsung oleh warga, salah satunya Nunung. Ia tak kuasa menahan syukur karena rumahnya yang kerap bocor kini masuk daftar perbaikan.
“Alhamdulillah senang sekali. Sudah lama ingin renovasi tapi uang tidak cukup. Terima kasih atas bantuan ini,” ucap Nunung haru.
Penerima bantuan BSPS diprioritaskan bagi warga berpenghasilan rendah yang memiliki legalitas tanah jelas dan belum pernah menerima bantuan serupa sebelumnya. (*)
Tinggalkan Balasan