TEMANGGUNG,HARIAN7.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat memetakan wilayah terpencil setelah menerima laporan maraknya anak putus sekolah di lereng gunung akibat kemiskinan ekstrem dan jarak sekolah yang terlalu jauh.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk segera menyurvei wilayah blank spot seperti Bruno, lereng Merbabu, dan Sumbing guna menghimpun data riil anak yang terkendala akses pendidikan.
“Tolong adakan survei. Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus yang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa,” tegas Ahmad Luthfi saat memimpin Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026).
Langkah agresif ini diambil setelah sejumlah kepala daerah blak-blakan mengeluhkan minimnya fasilitas pendidikan menengah di wilayah mereka:
• Kabupaten Temanggung: Memiliki tujuh wilayah blank spot pendidikan. Bupati Agus Setyawan mendesak percepatan pembangunan SMA dan penyediaan lahan Sekolah Rakyat.
• Kabupaten Magelang: Bupati Grengseng Pamuji meminta penambahan SMA Negeri di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran demi mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah.
• Kabupaten Purworejo: Bupati Yuli Hastuti menuntut pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno dan telah menyiapkan lahan desa seluas 4 hektare.
Menanggapi keluhan tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan tidak akan menunda pembangunan fasilitas baru jika data dan lahan sudah siap.
“Contoh di Temanggung ada tujuh daerah blank spot, itu coba direduksi. Kalau ada tanah langsung bangun,” cetusnya.
Saat ini, Pemprov Jateng tengah fokus menuntaskan 23 wilayah yang belum memiliki akses SMA sederajat. Sebagai bukti nyata, SMAN Kemalang baru saja diresmikan pada Mei 2026 lalu.
Selain infrastruktur, Pemprov juga melanjutkan program beasiswa penuh.
Pada tahun 2025, sebanyak 5.000 anak putus sekolah dari keluarga miskin ekstrem telah dibiayai penuh untuk kembali bersekolah, mencakup bantuan seragam, buku, hingga kebutuhan penunjang lainnya.Melalui pemetaan total ini, kebijakan intervensi ke depan dipastikan akan lebih tepat sasaran bagi masyarakat di kawasan pegunungan. (*)
Tinggalkan Balasan