SEMARANG,HARIAN7.COM – Di tengah cekikan ruang fiskal pemerintah daerah yang kian menyusut, Bank Pembangunan Daerah (BPD) kini memikul beban sejarah untuk bertransformasi menjadi juru selamat ekonomi akar rumput.
Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026).
Sektor perbankan daerah kini dipaksa bergerak melampaui fungsi klasiknya demi menyelamatkan jutaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari jerat pinjaman ilegal.
Penyelamat 4,2 Juta UMKM Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa BPD harus hadir sebagai jawaban nyata atas jeritan permodalan masyarakat bawah. Di Jawa Tengah sendiri, denyut nadi ekonomi ditopang oleh 4,2 juta pelaku UMKM, di mana 3,2 juta di antaranya berada di level mikro.
“Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau menjadi instrumen krusial. Ini bukan sekadar bisnis, tapi benteng untuk mencegah masyarakat bergantung pada pinjaman berbunga tinggi yang mencekik,” ujar Luthfi.
BUMD Jadi Tameng Pangan
Selain urusan modal, Luthfi juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang harus agresif menjaga stabilitas perut rakyat. BUMD dituntut menjadi tameng pelindung pasokan pangan dari gejolak harga komoditas strategis.
“BUMD harus lebih aktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis, terutama yang kerap mengalami gejolak pasokan dan harga seperti bawang merah dan cabai,” lanjutnya.
Luthfi menambahkan, misi besar ini mustahil berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, hingga otoritas keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia.
Raksasa Keuangan Rp1.100 Triliun
Ekspektasi besar ini dinilai sangat realistis mengingat kekuatan finansial yang dimiliki BPD saat ini.
Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI, Prof. Mas’ud, membeberkan fakta bahwa BPD adalah raksasa keuangan yang menguasai total aset hampir Rp1.100 triliun, atau setara 10 persen dari total aset perbankan nasional.
“Kontributif menjadi kata kunci. Dengan kekuatan aset ini, BPD harus mengoptimalkan sumbangsihnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah surutnya dukungan fiskal pusat,” tegas Mas’ud.
Senada dengan hal itu, Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, mengingatkan bahwa modal besar saja tidak cukup. BPD harus gesit melakukan perbaikan internal agar tidak tergilas zaman.
“Penguatan tata kelola, manajemen risiko, inovasi, dan kolaborasi menjadi faktor utama agar BPD tetap relevan sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah,” pungkas Adnas.(*)
Tinggalkan Balasan