BAWEN,HARIAN7.COM— Koordinator warga terdampak Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Blondo, Sugito, menyatakan kekecewaannya terhadap hasil audiensi dengan DPRD dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang.
Warga menilai, tingginya pendapatan daerah dari investasi dan wisata tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami akibat operasional TPA tersebut.
“Kekuasaan dan pendapatan tak sebanding dengan keluhan penderitaan,” ujar Sugito dalam rilis pers yang diterima Harian7.com, Jum’at(19/6/2026).
Sugito menyoroti kontrasnya kondisi Kabupaten Semarang yang kerap dipuji sebagai magnet investasi dan sukses mengentaskan pengangguran.
Namun, saat audiensi di Aula TPA Blondo Bawen pada Rabu (17/6/2026), pemerintah justru meminta warga memaklumi kondisi anggaran daerah yang sedang tidak baik-baik saja.
Akibatnya, tuntutan ganti rugi warga hingga kini belum menemui kejelasan dan masih dalam tahap kajian.
Karena jalan musyawarah belum membuahkan hasil, warga sepakat menuntut DPRD Kabupaten Semarang supaya memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk menutup total operasional TPA Blondo.
Jika TPA tetap beroperasi, penderitaan para petani di sekitar aliran pembuangan dipastikan akan semakin parah.
Sebagai langkah lanjutan, warga berencana menggelar aksi mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Semarang secara bersama-sama.
Guna mengantisipasi tuduhan provokasi, perwakilan warga akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk meminta petunjuk pelaksanaan aksi.
“Hasil pertemuan dengan warga terkait putusan audiensi kemarin, warga sepakat untuk bareng-bareng ke dewan lagi,” tegas Sugito.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Sri Utami, merespon tuntutan warga, ia akan segera mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan atasannya.
“Njih pak trima kasih atas informasinya, akan kami sampaikan ke pimpinan terkait informasi ini, nuwun, ” tuturnya. (*)
Tinggalkan Balasan