SEMARANG, HARIAN7. COM – Sebanyak 36.891 petugas diterjunkan untuk menyukseskan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Jawa Tengah yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta masyarakat dan pelaku usaha memberikan data secara jujur dan faktual.
Luthfi menegaskan, hasil sensus ini akan menjadi fondasi utama pemerintah dalam merumuskan arah pembangunan, menarik investasi, hingga membuka lapangan kerja baru. Kebijakan pemprov maupun kabupaten/kota dinilai akan lebih tepat sasaran jika berbasis data yang akurat.
“Berikan data semaksimal mungkin kepada teman-teman dari BPS. Buka apa adanya, data dijamin rahasia. Ini demi investasi dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ke depan,” ujar Luthfi saat Pencanangan Pelaksanaan SE 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, jajaran kepala daerah, serta perwakilan BPS se-Jateng.
Luthfi juga mengimbau para bupati dan wali kota untuk aktif menyosialisasikan agenda nasional ini kepada pelaku UMKM hingga usaha rumah tangga.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menjelaskan bahwa Jawa Tengah memegang posisi strategis dalam perekonomian nasional. Saat ini, jumlah usaha di Jateng mencapai hampir 5 juta unit atau menyumbang sekitar 15,25 persen dari total usaha di Indonesia.
“Jika kita mengawal pendataan di Jawa Tengah dengan sangat baik, artinya kita sudah menyelesaikan minimal 15 persen kualitas pendataan nasional,” kata Sonny.
Sonny menambahkan, SE 2026 memiliki perbedaan signifikan dibanding sensus periode sebelumnya.
Kali ini, petugas juga menyasar rumah tangga dan sektor pertanian. Pendekatan door-to-door ke rumah warga sengaja dilakukan untuk menjaring aktivitas ekonomi digital yang tidak terlihat dari luar.
“Sekarang banyak yang sudah jualan pakai TikTok atau media sosial dari rumah. Itu baru bisa diidentifikasi jika kita masuk ke rumah-rumah,” jelasnya.
Sonny pun meluruskan kekhawatiran masyarakat mengenai fungsi data ini. Ia menegaskan Sensus Ekonomi 2026 murni untuk memotret aktivitas ekonomi dan tidak berkaitan dengan kewajiban perpajakan maupun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Di lapangan, proses pendataan langsung berjalan.
Anastasia Putri, salah seorang petugas SE 2026 asal Kecamatan Gunungpati, menceritakan pengalamannya yang sudah mendata sekitar 20 kepala keluarga. Tantangan terbesar yang ia hadapi adalah keraguan warga saat ditanya mengenai pendapatan.
“Petugas datang dan mengedukasi dulu sebelum wawancara kuesioner. Harapannya masyarakat lebih terbuka, karena seluruh data dilindungi undang-undang,” kata Anastasia.
Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warga, seluruh petugas di lapangan telah dibekali surat tugas resmi, surat rekomendasi pemerintah daerah, serta wajib mengenakan rompi identitas khusus. (*)
Tinggalkan Balasan