Laporan: Shodiq
BRINGIN, HARIAN7.COM – Ribuan petani di empat desa di Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, terancam tidak bisa bercocok tanam akibat jebolnya tanggul sepanjang 25 meter Daerah Irigasi (DI) Grenjeng Kiri di lokasi HM 3,46 sejak dua minggu lalu. Peristiwa yang dipicu oleh curah hujan deras tersebut menyebabkan ratusan hektar sawah kehilangan pasokan air, sehingga mengancam stabilitas program ketahanan pangan di wilayah setempat.
Berdasarkan data penelusuran, DI Grenjeng Kiri memiliki luas area potensial sekitar 419 hektar yang mencakup sejumlah wilayah subur. Pengelolaan irigasi permukaan, bendung, serta pemeliharaan saluran primer dan sekunder ini berada di bawah wewenang penuh Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang sesuai dengan Peraturan Daerah setempat. Akibat kerusakan ini, dampak penghentian aliran air langsung meluas ke empat desa, yakni Desa Sendang, Wiru, Nyemoh, dan Tempuran.
Kepala Desa Sendang, H. Samsudin, S.H., atau yang akrab disapa Doyok, saat ditemui di lokasi tanggul ambrol pada Jumat (6/11/2026) pagi menyatakan bahwa pihak pemerintah desa sebenarnya sudah berulang kali berkoordinasi dan menyampaikan laporan agar kerusakan ini segera ditangani. Namun, hingga saat ini belum ada tindakan fisik yang konkret di lapangan.
Samsudin menjelaskan, dalam pertemuan sebelumnya bersama pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana, DPU Kabupaten Semarang, dan para pemangku kepentingan (stakeholder), sempat diinformasikan bahwa proyek tersebut telah selesai dilelangkan. Rencananya pengerjaan akan dilaksanakan oleh salah satu perusahaan BUMN. Kendati demikian, ia menyayangkan belum adanya penanganan darurat yang berjalan hingga kini.
“Harapan saya pada waktu pertemuan itu adalah dipasang talang darurat. Tujuannya agar jika ada gerakan tanah kembali, dampaknya tidak memengaruhi saluran DI Grenjeng Kiri maupun Kanan,” ujar Samsudin saat memberikan keterangan langsung di lokasi kerusakan.
Ia juga menyarankan agar perbaikan diprioritaskan pada bagian hulu atau saluran atas terlebih dahulu demi memastikan konstruksinya kuat. Menurutnya, jika aliran air dari atas sudah bisa mengalir dan dikendalikan, maka perbaikan tanggul di bagian hilir atau bawah akan menjadi jauh lebih mudah.
Samsudin menambahkan bahwa titik tanggul yang jebol saat ini mencapai luasan sekitar 25 meter. Namun, retakan tanah yang berpotensi memicu longsor susulan sudah memanjang hingga 50 meter. Mengingat kondisi tanah yang sangat kering akibat musim kemarau panjang, ia khawatir datangnya hujan lebat yang disertai luapan banjir dari Kali Senjoyo akan memperparah kerusakan.
“Saya berharap sebelum adanya hujan lebat, sudah ada penanganan serius di lokasi ini. Dampak luasan lahan dari desa-desa ini bisa mencapai 500 hektar lebih dengan ribuan petani terancam tidak bisa bercocok tanam di awal musim karena tidak ada aliran air,” tegasnya.
Lebih lanjut, Samsudin meminta agar pihak terkait, terutama BBWS Pemali Juana, dapat meningkatkan koordinasi aktif dengan pemerintah desa. Melalui kerja sama ini, pemerintah desa dapat membantu memetakan titik-titik rawan yang krusial untuk diprioritaskan perbaikannya demi mencegah kerusakan yang lebih luas.
Menyikapi keresahan warga, Kepala Desa Sendang mengimbau para petani untuk tetap tenang dan mengedepankan aksi gotong royong dalam menjaga situasi pertanahan mereka.
“Saya kira kita harus melakukan gotong royong bersama untuk menanggulangi tanggul jebol ini. Jangan sampai masyarakat terbawa arus oleh kabar burung atau provokasi yang memperkeruh situasi. Kita harus sabar dan bersatu padu bergerak bersama agar program pemerintah ini cepat terlaksana dengan baik,” pungkas Samsudin.
Di sisi lain, keluhan bernada cemas disuarakan langsung oleh para petani setempat yang menjadi korban langsung dari macetnya aliran irigasi.
Darsono (52), salah seorang petani asal Desa Wiru, mengeluhkan kondisi sawahnya yang kini mulai retak-retak karena tidak mendapatkan pasokan air sepeser pun.
“Kami bingung harus bagaimana. Musim tanam sudah tiba, tapi air dari saluran Grenjeng Kiri sama sekali tidak mengalir. Kalau tanggul ini tidak segera diperbaiki, modal yang sudah kami siapkan untuk membeli benih dan pupuk terancam sia-sia,” keluh Darsono dengan nada cemas.
Senada dengan Darsono, Ahmad (47), petani dari Desa Nyemoh, menyatakan bahwa ribuan warga di desanya sangat menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Ia menyebutkan jika saluran irigasi mati total, maka otomatis perekonomian keluarga para petani akan lumpuh. Ia sangat berharap DPU Kabupaten Semarang segera turun tangan membenahi fasilitas publik tersebut.
Merespons persoalan krusial tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang memastikan bahwa infrastruktur irigasi yang rusak tersebut sudah masuk dalam pemetaan prioritas. Plt. Kepala Dinas DPU Kabupaten Semarang, Danang Eko Wahyuono, S.T., M.T., memberikan penjelasan resmi mengenai langkah tindak lanjut yang diambil oleh pihak pemerintah daerah.
Saat dikonfirmasi pada Jumat (6/11/2026), Danang menerangkan bahwa proyek perbaikan berkala untuk tanggul tersebut kini telah masuk ke dalam program strategis pemerintah pusat.
“Sudah masuk dalam penanganan Inpres (Instruksi Presiden) mas. Sudah terdeteksi akan ditangani,” jawab Danang singkat saat dihubungi awak media.
Lebih lanjut, Danang memaparkan langkah koordinasi terkini yang sedang dilakukan oleh dinasnya. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal percepatan proyek ini agar bisa segera dirasakan manfaatnya oleh para petani.
“Kami komunikasikan kembali dengan BBWS. Proyek Grenjeng Kiri dan Grenjeng Kanan akan dilaksanakan mulai tahun 2026 sampai dengan 2027. Ini merupakan usulan dari Pemkab Semarang yang disiapkan oleh DPU,” jelas Danang.
Terkait mekanisme pembiayaan, Danang mengungkapkan bahwa seluruh pendanaan bersumber dari dana Inpres, yang secara teknis akan dikerjakan langsung oleh kementerian terkait. Setelah pelaksanaan fisik selesai, aset infrastruktur tersebut nantinya akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Semarang.
Langkah penarikan dana pusat ini, menurut Danang, merupakan salah satu bentuk terobosan taktis dari pemerintah daerah guna mengatasi keterbatasan dana APBD yang ada saat ini.
“Ini salah satu inovasi dan perjuangan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kemampuan anggaran daerah dipastikan belum mampu menangani kebutuhan seluruh infrastruktur yang membutuhkan, sehingga program Inpres, DAK (Dana Alokasi Khusus), dan Bankeu (Bantuan Keuangan) menjadi salah satu harapan untuk dapat menangani masalah infrastruktur,” pungkasnya.
Dengan adanya kepastian alokasi penanganan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) tersebut, hasil pantauan media harian7.com, realisasi pengerjaan fisik di lokasi HM 3,46 DI Grenjeng Kiri belum dimulai namun untuk perbaikan tanggul di Desa Wiru yang sebenarnya tidak begitu urgent sudah dimulai pengerjaanya.(*)
Tinggalkan Balasan