KLATEN,HARIAN7.COM – Sebanyak 2.596 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Klaten resmi melepas status kepesertaan mereka dari bantuan sosial (bansos) pemerintah. Ribuan warga tersebut dinyatakan lulus melalui proses graduasi mandiri karena kondisi ekonominya telah membaik.
Prosesi kelulusan ribuan warga ini dirayakan melalui acara wisuda graduasi di Graha Bung Karno, Kabupaten Klaten, Selasa (30/6/2026).
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa program perlindungan sosial mampu mendorong masyarakat untuk bangkit dan keluar dari jerat kemiskinan.
Dari total 54.555 KPM PKH Tahap I Tahun 2026 di Kabupaten Klaten, sebanyak 992 keluarga memilih graduasi secara sukarela atas kesadaran sendiri. Sementara itu, 1.604 keluarga lainnya berhasil mandiri setelah mendapatkan pendampingan dari Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE).
Salah satu peserta yang lulus, Sri Giatmi, warga Desa Bero, Kecamatan Trucuk, mengaku mantap keluar dari kepesertaan PKH. Menjadi penerima manfaat sejak 2013, Sri memanfaatkan dana bansos untuk pendidikan anak dan modal usaha jamu keliling yang kini sukses menopang dapurnya.
“Alhamdulillah sekarang saya sudah merasa cukup. Saya berharap teman-teman yang sudah mampu juga berani graduasi agar bantuan bisa dialihkan kepada keluarga yang lebih membutuhkan,” ujar Sri.
Cerita serupa datang dari Tri Suwiyem, warga Klaten Tengah. Usaha warung baksonya berkembang pesat setelah menerima bantuan modal peralatan melalui program PPSE dari Kementerian Sosial.
“Alhamdulillah saya mendapat bantuan peralatan untuk berjualan bakso. Semoga usaha kami makin berkembang,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang hadir dalam acara tersebut memberikan apresiasi tinggi. Ia menegaskan bahwa graduasi adalah indikator valid bahwa masyarakat telah mampu berdiri di atas kaki sendiri.
“Graduasi ini menunjukkan mereka tidak lagi memerlukan bantuan sosial. Ini menjadi awal untuk meraih kehidupan yang lebih sejahtera,” kata Luthfi.
Luthfi menambahkan, kunci percepatan pengentasan kemiskinan adalah sinergi kuat antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan. Kolaborasi ini terbukti menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen pada 2025.
“Kolaborasi ini penting untuk ‘mengeroyok’ masalah masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar bisa kita graduasi,” imbuhnya.
Senada dengan Gubernur, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, mengapresiasi keterbukaan data kemiskinan di Jawa Tengah yang membuat program bansos menjadi tepat sasaran.
“Hari ini kita membuktikan bahwa dengan kolaborasi yang baik, keluarga penerima manfaat bisa naik kelas menjadi keluarga yang berdaya dan mandiri,” tutur Agus. (*)
Tinggalkan Balasan