HARIAN 7

JENDELA INFORMASI DAN MITRA BISNIS ANDA

Ricuh Aksi Tolak Kenaikan PBB di Bone, Pemkab Tunda Kebijakan

BONE | HARIAN7.COM – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berujung bentrok. Kericuhan yang pecah pada Selasa malam, 19 Agustus 2025, di depan kantor Bupati Bone itu menimbulkan korban luka di pihak aparat.

Insiden bermula ketika dialog antara massa aksi dan pemerintah daerah buntu. Massa merangsek barisan aparat, melempari batu, dan dibalas dengan tembakan gas air mata. Bentrokan berlangsung hingga sejumlah petugas jatuh bersimbah darah.

Baca Juga:  Tangis Haru Iringi Pemakaman AKP (Anumerta) Lusiyanto

“Tercatat empat anggota Satpol PP dan satu polisi mengalami luka di bagian kepala akibat lemparan batu,” kata seorang pejabat setempat. Korban segera dievakuasi dari lokasi dengan kondisi berlumuran darah, sementara aparat bertahan dengan tameng dan menembakkan gas air mata berulang kali untuk memukul mundur massa.

Baca Juga:  Senja Sunyi Bu Samsiem: Hidup Sebatang Kara, Hanya Bisa Menunggu Uluran Tangan Pemerintah

Aksi ini dipicu isu kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen. Namun Pemerintah Kabupaten Bone membantah kabar tersebut. Menurut Pemkab, kenaikan yang semula direncanakan hanya 65 persen.

“Tentu dalam kejadian hari ini, setelah kita mencermati, berkomunikasi, dan berbagi pihak, akhirnya pimpinan menyampaikan kepada kami untuk menunda dan melakukan evaluasi secara total,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Bone, Andi Saharuddin.

Ia berharap penundaan kenaikan tarif PBB-P2 bisa meredam ketegangan sekaligus membuka ruang evaluasi kebijakan pajak daerah agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat. “Kami berpesan juga mudah-mudahan momentum ini kita jadikan pembelajaran, rakyat kita jangan ada terpancing,” kata Andi.

Baca Juga:  Ketika Bom Dijatuhkan di Iran, Panas Membakar Amerika

Hingga malam usai, massa aksi telah mundur ke posko masing-masing. Aparat kepolisian dan Satpol PP masih berjaga di sekitar kantor bupati untuk mengantisipasi gelombang lanjutan demonstrasi.(Aan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!