DEPOK | HARIAN7.COM – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Depok mendesak Pemerintah Kota Depok untuk segera menuntaskan sejumlah persoalan mendasar yang menjadi keluhan utama masyarakat. Isu-isu krusial seperti krisis pengelolaan sampah, kemacetan parah, banjir, hingga keterbatasan daya tampung sekolah negeri dinilai harus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
Desakan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Imam Turidi, saat membacakan Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Hasil Reses dalam Rapat Paripurna, Kamis (4/6/2026).
Imam menekankan bahwa hasil reses yang dilaksanakan pada Mei 2026 bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan langsung aspirasi warga. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Krisis Sampah dan Infrastruktur
Salah satu sorotan tajam ditujukan pada kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang dinilai sudah memasuki tahap darurat. Imam mengkritik lambatnya solusi permanen meski masalah kelebihan kapasitas telah berlangsung lama.
“Jika kondisi TPA Cipayung sudah lama diketahui overload, mengapa solusi permanen baru dikejar ketika keadaan sudah darurat?” kritiknya.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkot Depok segera menyusun roadmap pengelolaan sampah jangka panjang yang transparan. Selain itu, percepatan penanganan kemacetan di ruas vital seperti Jalan Margonda Raya dan Jalan Raya Sawangan, serta normalisasi drainase untuk mengatasi banjir, juga mendesak untuk dilakukan.
Pendidikan dan Data Bansos Tidak Akurat
Di sektor pendidikan, fraksi menyoroti repetisi masalah keterbatasan kuota Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri setiap tahunnya. Hal ini memicu keresahan masyarakat saat Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Tidak boleh ada anak-anak Kota Depok yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan layak hanya karena keterbatasan kapasitas,” tegas Imam.
Selain itu, akurasi data penerima bantuan sosial (bansos) juga menjadi perhatian. Banyak warga yang secara ekonomi sulit namun tidak masuk dalam daftar penerima karena penilaian aset yang kaku. Fraksi PDI Perjuangan mendesak adanya verifikasi data yang lebih humanis dan akurat agar bansos tepat sasaran.
Reformasi Pelayanan Publik
Imam juga menyinggung perlunya reformasi birokrasi, khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan yang dinilai belum sepenuhnya terintegrasi. Transparansi anggaran dan penguatan peran kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan juga diminta untuk ditingkatkan.
Menutup pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen terus mengoptimalkan fungsi pengawasan dan legislasi untuk memastikan pembangunan Kota Depok inklusif dan berkeadilan.
Tinggalkan Balasan