DEPOK | HARIAN7.COM – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menegaskan komitmennya untuk mengawal kesuksesan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026. Sebagai salah satu tuan rumah bersama Kota Bekasi dan Kota Bogor, Depok dinilai harus mempersiapkan seluruh kebutuhan secara maksimal agar perhelatan olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut berjalan lancar.
Komitmen ini disampaikan setelah Komisi D menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Depok, serta Panitia Besar (PB) Porprov Kota Depok.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, mengatakan rapat tersebut digelar untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi.
“Betul, kami sengaja mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Porprov. Kami ingin mengetahui sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan dan apa saja kendala yang masih dihadapi,” ujar Siswanto di Kantor DPRD Kota Depok, Rabu (17/6/2026).
Potensi Dampak Ekonomi Signifikan
Siswanto menilai bahwa Porprov bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan momentum strategis untuk memperkenalkan Kota Depok dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran ribuan atlet, ofisial, dan pendukung dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi sektor usaha lokal.
“Manfaat menjadi tuan rumah sangat besar. Selain meningkatkan citra Kota Depok, kegiatan ini juga akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena banyak tamu dari berbagai daerah yang datang selama Porprov berlangsung, mulai dari perhotelan, kuliner, hingga UMKM,” tuturnya.
Soroti Kekurangan Anggaran Rp10 Miliar
Meski optimistis, rapat koordinasi tersebut mengungkap adanya kekurangan anggaran yang cukup krusial. Komisi D mencatat adanya defisit sekitar Rp10 miliar yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan teknis yang belum terakomodasi dalam anggaran sebelumnya.
Dana tersebut dialokasikan untuk perbaikan sarana dan peralatan penunjang di venue pertandingan, honorarium liaison officer (LO), relawan (volunteer), serta kebutuhan operasional lainnya.
“Terus terang, kami baru mengetahui adanya kekurangan anggaran saat rapat koordinasi. Kekurangan anggaran yang disampaikan sekitar Rp10 miliar. Karena itu kami berharap persoalan ini bisa segera mendapatkan solusi melalui pembahasan APBD Perubahan,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Siswanto menekankan bahwa kebutuhan tersebut sangat penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan dan kenyamanan peserta. Ia mengingatkan bahwa Porprov adalah ajang empat tahunan yang prestisius dan tidak datang setiap saat.
“Ini bukan kegiatan rutin tahunan. Kesempatan menjadi tuan rumah juga tidak datang setiap saat. Maka sudah seharusnya kita mempersiapkannya dengan sebaik mungkin,” tegasnya.
Harapan Masyarakat
Komisi D berharap Pemerintah Kota Depok dapat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan anggaran tersebut agar tidak menghambat persiapan. Dengan dukungan anggaran yang memadai dan koordinasi yang kuat, Siswanto optimistis Kota Depok mampu menyelenggarakan Porprov Jawa Barat 2026 secara sukses, aman, dan membanggakan.
“Yang terpenting sekarang adalah memastikan seluruh kebutuhan dapat terpenuhi tepat waktu. Kami ingin Porprov 2026 menjadi momentum yang membanggakan bagi masyarakat Kota Depok dan memberikan manfaat jangka panjang berupa peningkatan fasilitas olahraga serta aktivitas ekonomi,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan