Dianggap Terlalu Kecil, Anggaran Program DRPPA di Kabupaten Kendal di Keluhkan Kader PPKBD

Albertus Hendry Styawan Kepala DP2KB P2PA Kabupaten Kendal sedang membawakan materinya. (Foto : A.Khozin/harian7.com).

KENDAL | HARIAN7.COM – BKKBN Propinsi Jawa tengah bersama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dalam Perlindungan Anak (DP2KB P2PA) Kabupaten Kendal menyelenggarakan rapat kordinasi penguatan penyelenggaraan DASHAT (dapur sehat atasi stunting) dalam rangka launching kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) dan desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) di Eks Kawedanan Kendal, Senin (11/09/2023). 

Acara yang digelar di gedung olah raga desa Bangunrejo Kecamatan Patebon tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala BKKBN Propinsi, Kepala DP2KB P2PA Kabupaten Kendal, Forkopimcam Patebon, para Pimpinan OPD, PPKBD, PKK, Kades, Lurah se- eks Kawedanan Kendal, Poltekkes dan Stikes serta Baznas

Pada kesempatan itu salah seorang PPKBD ( Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa ) menyampaikan keluhannya terkait dengan kecilnya anggaran untuk Program DRPPA, bahkan setiap tahun selalu turun.

Atas keluhan tersebut, Suharjo Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum membenarkan tentang itu, bahkan dirinya mengatakan bahwa anggaran  untuk kegiatan ditingkat Kelurahan memang terbatas, dan itu memang kebijakan dari atas.

“Namun untuk saat ini Pemerintah Daerah sedang mengusulkan ke pusat, agar anggaran untuk kegiatan semacam ini bisa ditambah,” terang Harjo.

Sementara itu Kepala DP2KB P2PA Kabupaten Kendal Albertus Hendry Styawan dihadapan peserta memaparkan bahwa DRPPA adalah Desa/Kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia.

“Ada 10 indikator DRPPA/KRPPA, salah satu yang menjadi fokus penanganannya adalah tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tidak ada pekerja anak serta tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak),” tegas Hendry.

Selain itu, Hendry juga menerangkan bahwa Kampung KB menjadi program inovatif yang strategis dalam mengejawantahkan program KKBPK secara paripurna di lapangan. Pasalnya, Kampung KB menjadi model atau miniatur pembangunan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat.

“Pada Kampung Keluarga Berkualitas, terdapat Rumah Data Kependudukan (Rumah Dataku) dan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) yang merupakan komponen yang melekat dalam keberadaan Kampung KB,” papar Hendry

“Manfaat lain adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor,” imbuh Hendry.

Ditempat sama, Kepala BKKBN Propinsi Jawa tengah menerangkan bahwa kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). 

“Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas,” ucapnya

“Prinsipnya Program KKBPK mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan,” terangnya.

Penulis : A.Khozin

Editor   : Andi Saputra