HARIAN 7

JENDELA INFORMASI DAN MITRA BISNIS ANDA

Panglima TNI Tegas! Prajurit yang Ambil Jabatan Sipil Wajib Mundur

JAKARTA | HARIAN7.COM – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan aturan main soal prajurit yang melangkah ke ranah sipil. Tak ada jalan tengah—siapa pun prajurit aktif yang ingin menduduki jabatan di luar struktur TNI harus mengundurkan diri atau mengambil opsi pensiun dini.

Baca Juga:  Puncak HPN 2025, Bupati Grobogan Serukan Persatuan Wartawan

Ketegasan ini bukan tanpa dasar. Agus merujuk langsung pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 47 ayat (2), yang hanya memperbolehkan prajurit aktif menduduki jabatan di sektor politik dan keamanan negara. Di luar itu? Pensiun dini atau keluar dari dinas aktif adalah satu-satunya pilihan.

Baca Juga:  Putar Balik ke Kumpulrejo, Truk Wingbox Tabrakan dengan R15 di Simpang Gamol

Menghindari Polemik, Menjaga Profesionalisme

Dalam pernyataannya di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Agus ingin memastikan publik memahami aturan ini dengan jelas. “TNI aktif yang berdinas di kementerian atau lembaga lain, harus mengundurkan diri atau pensiun dini dari dinas aktif,” tegasnya.

Baca Juga:  Selesaikan Ujian Terbuka Program Doktoral, Menteri AHY Hasilkan Tujuh Rekomendasi Kebijakan untuk Wujudkan Indonesia Emas

Aturan ini dibuat untuk menjaga netralitas dan profesionalisme TNI. Pasalnya, posisi ganda antara dinas militer dan jabatan sipil berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dengan pengunduran diri, prajurit yang berpindah ke ranah sipil tak lagi terikat oleh aturan militer dan bisa sepenuhnya beradaptasi dengan sistem baru.

Baca Juga:  SMK Kusuma Negara Kertosono Dan Baron Gelar MPLS Dan PTA (RAMAH)

Bukan Sekadar Formalitas

Proses pengunduran diri ini juga bukan sekadar seremonial. Setiap prajurit yang memilih jalur sipil harus melalui tahapan administrasi ketat yang berada di bawah kendali pimpinan TNI. Setelah semua proses selesai, barulah status mereka berubah menjadi warga sipil seutuhnya.

Baca Juga:  Aktivitas Ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi Meningkat Signifikan pada Rajab 1447 H

Agus berharap ketegasan ini mengakhiri spekulasi dan kesalahpahaman terkait prajurit TNI yang ingin berkarier di sektor sipil. “Prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah kepatuhan terhadap aturan, profesionalisme, dan integritas TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara,” tandasnya.

Baca Juga:  Proyek SPAM Margorejo Molor dan Minim Transparansi, Dana Hibah Rp315 Juta Dipertanyakan

Dengan aturan ini, TNI menegaskan komitmennya dalam menjaga marwah institusi serta memastikan setiap prajurit tetap berada pada jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Tidak ada ruang abu-abu, hanya dua pilihan: tetap berdinas atau resmi menjadi sipil.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!