SEMARANG,HARIAN7.COM – Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,80 persen pada Semester I 2026. Namun, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama dalam memastikan pertumbuhan ekonomi diikuti peningkatan kualitas lapangan kerja dan kesejahteraan buruh.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam diskusi publik bertajuk Dua Tahun Prabowo-Gibran, Masa Depan Industri Padat Karya dan Kerja Layak di Jateng yang diselenggarakan Karya Milenial Serasi di Semarang, Jumat (23/10/2026).
Forum tersebut menghadirkan pengamat ekonomi Yusuf Wicaksono dan aktivis pro-buruh Muhammad Raehan untuk membahas dampak kebijakan pemerintah terhadap perekonomian daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam materi yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,89 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut disebut sebagai pertumbuhan tertinggi provinsi itu sejak 2011.
Sementara itu, perekonomian nasional pada Semester I 2026 tumbuh 5,45 persen.
Penyerapan Tenaga Kerja Jadi Perhatian
Selain pertumbuhan ekonomi, indikator ketenagakerjaan menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai dampak kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Tengah pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,24 persen. Adapun angka pengangguran terbuka nasional berada di level 4,68 persen pada periode yang sama.
Meski demikian, materi diskusi juga mencatat bahwa TPT Jawa Tengah sempat berada di angka 4,30 persen pada Mei 2026. Lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) disebut menyumbang porsi pengangguran terbuka terbesar, yakni 7,74 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu diikuti dengan kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.
Program pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan perluasan akses terhadap pekerjaan menjadi sejumlah aspek yang perlu diperkuat untuk menjawab tantangan tersebut.
Pemerintah, berdasarkan materi yang dipaparkan, juga mendorong program SMK Go Global dengan sasaran 500.000 lulusan berdaya saing global per tahun serta perluasan kuota magang sarjana hingga 150.000 peserta pada 2026.
Program Pangan Ikut Menggerakkan Ekonomi Daerah
Sektor pangan turut menjadi perhatian dalam pembahasan mengenai penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam materi diskusi disebutkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan.
Di Jawa Tengah, sebanyak 3.826 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilaporkan telah beroperasi per Maret 2026 dengan penyerapan lebih dari 164.000 tenaga kerja lokal.
Keterlibatan tenaga kerja dalam operasional dapur, distribusi, dan logistik dinilai berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi di tingkat daerah.
Di sektor pertanian, penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen juga menjadi bagian dari kebijakan yang dibahas. Harga pupuk urea disebut turun menjadi Rp 1.800 per kilogram, sedangkan NPK menjadi Rp 1.840 per kilogram.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menekan biaya produksi petani dan mendukung keberlanjutan pasokan pangan.
Upah dan Perlindungan Pekerja
Persoalan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi pekerja, terutama di tengah tantangan industri padat karya.
Dalam materi forum disebutkan, upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 naik 7,28 persen menjadi Rp 2.327.386. Sementara itu, upah minimum kabupaten/kota tertinggi di provinsi tersebut tercatat berada di Kota Semarang sebesar Rp 3.701.709.
Selain upah minimum, materi diskusi menyoroti perlindungan pekerja melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), penguatan regulasi ketenagakerjaan, serta upaya mengantisipasi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pembentukan satuan tugas mitigasi PHK dan peningkatan akses pelatihan keterampilan juga menjadi bagian dari langkah yang disebutkan untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja.
Diskusi tersebut menempatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pekerjaan sebagai dua hal yang perlu berjalan beriringan.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan tidak hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi juga dalam kesempatan kerja yang lebih luas, peningkatan keterampilan, kepastian perlindungan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.(SY)
Tinggalkan Balasan