UNGARAN, HARIAN7. COM – Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang terus memperluas pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah ini mendesak dilakukan demi menjaga fleksibilitas pengelolaan arus kas (cash flow) keuangan pemerintah daerah yang saat ini sedang mengalami keterbatasan saldo.
“Terutama di tengah kondisi saldo kas daerah yang saat ini relatif terbatas,” ujar Kepala BKUD Kabupaten Semarang, Rudibdo, di sela-sela sosialisasi perluasan penggunaan KKPD kepada petugas pengelola keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aula Kantor BKUD, Jalan Ahmad Yani, Sidomulyo, Ungaran Timur, Rabu (3/6/2026) siang.
Kendala Psikologis dan Ketakutan OPD
Rudibdo mengakui adanya kendala psikologis dari para pengelola keuangan di setiap OPD untuk memanfaatkan KKPD secara maksimal.
Bahkan, hingga saat ini masih ada empat OPD yang belum menyentuh fasilitas non-tunai ini sama sekali.Padahal, penggunaan KKPD bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan daerah. Menurut Rudibdo, keengganan ini sudah terlihat sejak tahun 2025 karena faktor kehati-hatian yang berlebihan serta ketakutan teknis.
“Masih ada keraguan dari sebagian OPD. Mereka takut salah pencet dan khawatir terhadap risiko kejahatan siber. Karena itu, kami terus lakukan sosialisasi untuk memantapkan penggunaan KKPD ini,” tegasnya.
Data Transaksi KKPD
Berdasarkan data BKUD, realisasi transaksi melalui KKPD pada empat OPD percontohan sepanjang tahun 2025 mencatatkan angka Rp759.354.300,00 dari limit plafon sebesar Rp717.300.000,00. Dari jumlah tersebut, BKUD sendiri mencatatkan transaksi tertinggi senilai Rp607.742.700,00.
Sementara itu, memasuki awal Juni 2026, total transaksi KKPD baru menyentuh angka Rp55.320.425,00 yang tersebar di 25 OPD.
Target Insentif Pusat dan Dukungan Sistem
Optimalisasi KKPD dinilai sangat krusial. Selain masalah efisiensi kas, penggunaan kartu kredit ini berdampak positif terhadap peningkatan nilai kompetisi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Jika nilai kompetisi ini tinggi, Pemerintah Daerah berpeluang besar mendapatkan insentif fiskal tambahan dari Pemerintah Pusat.
Merespons kebutuhan sistem tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Petrus Triyono, menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh penyediaan infrastruktur internet dan keamanan digital.
“Ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mendukung percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah,” kata Petrus.
Acara sosialisasi ini juga menghadirkan narasumber dari Bank Jateng selaku bank pelaksana yang memfasilitasi program KKPD tersebut.(*)
Tinggalkan Balasan