Laporan: Shodiq
SEMARANG,HARIAN7.COM– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung aspirasi pengemudi ojek online (ojol) hingga ke tingkat pusat.
Pemprov Jateng siap mendesak lahirnya payung hukum yang memberikan kepastian tarif dan perlindungan bagi jutaan pekerja sektor digital tersebut.
Hal itu disampaikan Ahmad Luthfi saat menerima audiensi perwakilan driver ojol roda dua dan roda empat di ruang kerjanya, Selasa (19/5/2026).
Ia memastikan pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap berbagai persoalan yang dihadapi para pengemudi selama ini.“Tidak usah khawatir. Kita akan membersamai rekan-rekan ojol. Saya kawal aspirasinya,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, ojol berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan menggerakkan ekonomi daerah.
Oleh karena itu, tuntutan terkait penyesuaian tarif, besaran potongan aplikasi, hingga perlindungan sosial harus mendapat perhatian serius.Luthfi menambahkan bahwa karut-marut transportasi online merupakan isu nasional. Ia berjanji akan membawa perwakilan driver Jateng untuk menghadap kementerian terkait di Jakarta.
“Saya tahu kalau hanya mendampingi di daerah saja kurang. Kita akan kawal langsung ke pusat sampai mendapatkan tanggapan. Saya akan ajak perwakilan driver ojol ikut,” tegasnya didampingi Sekda Jateng, Sumarno.
Saat ini, regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah pusat juga membuka peluang revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) guna memasukkan aturan main transportasi online.
Sembari menunggu regulasi pusat, Pemprov Jateng akan mengevaluasi kembali Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait transportasi online agar lebih berpihak pada kesejahteraan driver.
“Kasihan mereka, sudah seperti pemerasan kalau tidak ada undang-undangnya,” ketus Luthfi.
Terkait rencana aksi unjuk rasa driver ojol pada Rabu (20/5/2026), Luthfi mengimbau massa untuk tetap tertib. Ia meminta demonstran menjaga kondusivitas wilayah demi iklim investasi Jawa Tengah.
“Saya sudah di belakang kalian, jadi tolong jaga wilayah tetap kondusif,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Driver Online Jawa Tengah, Daniel Puratanya, mengapresiasi dukungan penuh dari gubernur. Ia menegaskan, tuntutan utama para driver adalah hadirnya payung hukum legal untuk mencegah kesewenang-wenangan aplikator.
“Kalau ada payung hukum, kesejahteraan driver roda dua dan roda empat bisa lebih baik. Tidak ada lagi kesewenang-wenangan perusahaan,” ujar Daniel.
Harapan serupa disampaikan oleh Rahmat, perwakilan driver lainnya. Ia berharap aksi turun ke jalan kali ini menjadi yang terakhir dengan tuntasnya regulasi di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi.
“Tanpa payung hukum, posisi kami lemah. Kami berharap di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi, ini menjadi demo terakhir kami,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan