Sri Mulyani Hadiri Paripurna, Mesin RAPBN 2026 Mulai Dipanaskan: Ekonomi Didorong Tumbuh Hingga 5,8 Persen

JAKARTA | HARIAN7.COM – Pemerintah dan DPR mulai memanaskan mesin fiskal nasional untuk tahun 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (24/7), dalam agenda Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

“Hari ini, hadir pada Sidang Paripurna @dpr_ri saya mendengarkan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI,” ungkap Sri Mulyani lewat unggahan Instagram resminya, @smindrawati.

Laporan disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Jazilul Fawaid. Dalam paparannya, ia mengungkap sederet asumsi makro yang akan menjadi pijakan penyusunan RAPBN 2026. Antara lain, pertumbuhan ekonomi ditargetkan di kisaran 5,2–5,8 persen, inflasi dikendalikan di level 1,5–3,5 persen, dan nilai tukar rupiah diasumsikan berada pada Rp16.500–16.900 per dolar AS.

Sementara itu, tingkat suku bunga SBN 10 tahun dipatok pada rentang 6,6–7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan di kisaran US$60–80 per barel. Untuk sektor energi, lifting minyak bumi ditargetkan 605 ribu–620 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 953 ribu–1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Di sisi fiskal, postur APBN 2026 diproyeksikan memiliki pendapatan negara 11,71–12,31 persen dari PDB, belanja negara sebesar 14,19–14,83 persen PDB, dengan defisit anggaran dikendalikan di kisaran (2,48)–(2,53) persen PDB. Sementara keseimbangan primer berada di angka (0,18)–(0,22) persen PDB, dan pembiayaan anggaran sebesar 2,48–2,53 persen dari PDB.

“Laporan yang disampaikan oleh Banggar hari ini akan menjadi dasar penyusunan RUU APBN TA 2026 beserta Nota Keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden @prabowo pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 15 Agustus 2025 nanti,” jelas Menkeu.

Menkeu pun mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara pemerintah dan DPR dalam proses penyusunan awal RAPBN. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat.

“Terima kasih kepada para pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, serta jajaran dari Banggar DPR yang terus menjadi partner konstruktif pemerintah dalam merancang APBN agar dapat terus diandalkan menjadi instrumen penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia,” pungkasnya.(Yuanta)