Ada Dugaan Dana PMT Untuk Balita Stunting di Sunat ,Menko PMK Angkat Bicara

Laporan: Yopi S

DEPOK | HARIAN7.COM – Dinas Kesehatan (Dinkes) Depok yang menjadi leading sektor Pemberian Makanan Tambahan (PMT)dinilai tidak layak. Sampai-sampai pusat akan membuat tim guna meninjau persoalan tersebut.  

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, PMT pencegahan stunting di Kota Depok, tidak standar.

Menurut dia, PMT harus memenuhi syarat gizi yang cukup, terutama dari sisi penyediaan protein hewani.

“Itu sangat tidak layak untuk makanan tambahan. Karena makanan tambahan harus memenuhi syarat karbohidrat, protein hewani, vitamin, mineral, harus betul-betul syarat cukup, terutama dari sisi penyediaan protein hewani yang kurang,” ucap Muhadjir,Kamis (23/11/2023).

Muhadjir menjelaskan, Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin akan membuat tim untuk meninjau persoalan itu.

Dia pun berpesan kepada seluruh kepala daerah untuk bisa serius dengan PMT pencegahan stunting. Pasalnya, upaya itu berkaitan dengan target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada 2024.

“Saya minta betul kepada semua ya, semua kepala daerah tak main-main dengan penyediaan makanan tambahan untuk penanganan stunting ini. Karena ini berkaitan target Pak Presiden yang 14 persen, kemudian juga jangka panjang menyiapkan generasi emas 2045,” kata mantan Mendikbud tersebut.

Muhadjir juga mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak bermain-main dalam menggunakan anggaran, terutama APBD yang dialokasikan untuk dana desa yang bisa digunakan secara bersama-sama.

Dia berpesan, dinas terkait untuk memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan dan berbasis kearifan lokal.

“Kita dorong makanan tambahan berbasis kearifan lokal. Yang di desa itu nggak usah paksa harus seragam, apalagi pakai nugget, pake tahu yang kemudian di dalamnya dikasih nugget itu saya kira enggak bener itu. Kan bisa serahkan saja ke masing-masing kelurahan,” kata Muhadjir.(*)