Laporan: Budi Santoso
MADIUN,HARIAN7.COM – Perum BULOG memperketat pengawasan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyusul dugaan penyalahgunaan komoditas program pemerintah oleh oknum mitra penyalur di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Langkah penertiban dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, evaluasi mekanisme distribusi, hingga pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgas Khusus) Penertiban Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya BULOG menjaga tata kelola distribusi pangan agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pengawasan diperketat untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan beras bersubsidi pemerintah dapat diterima masyarakat sesuai peruntukannya.
Satgas Khusus nantinya bertugas memperkuat pemantauan jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran beras pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Di tengah penguatan pengawasan tersebut, BULOG Kantor Cabang Madiun mencatat realisasi penyaluran beras SPHP mencapai 11.951 ton selama periode Maret hingga Oktober 2026.
Pemimpin Perum BULOG Kantor Cabang Madiun, Agung Sarianto, mengatakan penyaluran tersebut dilakukan melalui berbagai saluran distribusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Selama bulan Maret sampai dengan Oktober, BULOG Madiun telah menyalurkan beras SPHP sebanyak 11.951 ton. Agar penyaluran berjalan lebih optimal, perlu dilakukan pengawasan yang lebih optimal,” kata Agung.
Menurut dia, penguatan pengawasan menjadi bagian penting untuk menjaga efektivitas program sekaligus memastikan distribusi berlangsung sesuai ketentuan.
BULOG Madiun juga mendorong seluruh mitra penyalur agar mematuhi aturan distribusi dan memastikan beras SPHP diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah.
Evaluasi Jaringan Penyalur
Pengawasan tidak hanya menyasar jalur distribusi utama, tetapi juga jaringan mitra penyalur hingga Rumah Pangan Kita (RPK).
Evaluasi dilakukan untuk memastikan mitra mematuhi ketentuan distribusi, termasuk aturan harga jual dan larangan penyalahgunaan beras yang merupakan bagian dari program pemerintah.
Melalui pengawasan berjenjang, BULOG berupaya menekan risiko penyimpangan pada setiap mata rantai distribusi. Hal ini penting mengingat beras SPHP merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasaran.
Jaga Kepercayaan Publik
BULOG menegaskan penertiban distribusi merupakan bagian dari komitmen menjaga integritas penugasan pemerintah. Perusahaan juga menyatakan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat berwenang terkait dugaan penyalahgunaan beras SPHP.
BULOG siap memberikan informasi yang diperlukan sesuai ketentuan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif.
Dengan realisasi penyaluran mencapai 11.951 ton di wilayah Madiun selama delapan bulan, penguatan pengawasan menjadi aspek penting agar besarnya volume distribusi tersebut sejalan dengan ketepatan sasaran dan manfaat yang diterima masyarakat.
Tantangannya bukan sekadar menyalurkan beras dalam jumlah besar, melainkan memastikan setiap kilogram beras SPHP sampai kepada konsumen sesuai peruntukannya.
Tinggalkan Balasan