Laporan: Muhamad Nuraeni
SURABAYA,HARIAN7.COM – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan pentingnya pelatihan kerja yang selaras dengan kebutuhan industri untuk memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda. Langkah ini dinilai penting untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus memutus rantai kemiskinan.
Afriansyah menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Kuliah Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga bertajuk Refleksi Sumpah Pemuda ke-98: Pendidikan Gratis dan Akses Kerja sebagai Jalan Memutus Kemiskinan di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/10/2026).
Menurut Afriansyah, peningkatan kompetensi tenaga kerja harus berjalan beriringan dengan perluasan akses terhadap pekerjaan layak. Pemerintah, kata dia, terus mendorong berbagai program untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia kerja, mulai dari pemagangan nasional hingga penyediaan informasi pasar kerja dan pelindungan hak pekerja.
Salah satu upaya yang diperkuat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) adalah pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Program tersebut mencakup pengembangan keterampilan, pelatihan ulang, hingga sertifikasi kompetensi agar peserta memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
“Kami harapkan dengan pelatihan yang dapat diakses secara terbuka dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang selaras dengan dunia industri,” kata Afriansyah.
Ia menjelaskan, kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja menjadi faktor penting agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu, Kemnaker memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelatihan.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memastikan materi pelatihan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga menjawab kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor industri.
Selain meningkatkan kompetensi, pemerintah juga mendorong perluasan akses informasi lowongan dan layanan penempatan tenaga kerja. Dengan dukungan standardisasi profesi, peningkatan produktivitas, serta kemitraan dengan dunia usaha, pencari kerja diharapkan lebih mudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.
Afriansyah juga menekankan pentingnya mengukur keberhasilan pelatihan berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan peserta. Evaluasi tidak cukup hanya menghitung jumlah peserta yang mengikuti pelatihan atau sertifikat yang diterbitkan.
Menurut dia, perkembangan lulusan setelah mengikuti pelatihan perlu ditelusuri, termasuk kemampuan mereka memperoleh pekerjaan atau membangun usaha secara mandiri.
Penelusuran alumni dan masukan dari industri menjadi bagian penting untuk mengetahui apakah program pelatihan telah menjawab kebutuhan pasar kerja sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peserta.
Di sisi lain, Afriansyah menegaskan bahwa akses terhadap pelatihan dan pekerjaan layak harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Kesempatan tersebut perlu menjangkau pencari kerja pemula, pekerja aktif, kelompok rentan, hingga penyandang disabilitas.
Ia menilai, perluasan akses dan penguatan inklusivitas menjadi bagian penting dalam membangun pasar kerja yang memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Agenda besar ke depan bertumpu pada perluasan akses, penjagaan inklusivitas, pemastian relevansi, peningkatan mutu, penguatan kolaborasi, serta pengukuran dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat,” ujar Afriansyah.
Melalui penguatan pelatihan vokasi dan perluasan kesempatan kerja, pemerintah berharap generasi muda memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri, memperoleh pekerjaan yang layak, serta mampu membangun kemandirian ekonomi.
Tinggalkan Balasan