SEMARANG, HARIAN7.COM– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berkomitmen menyelesaikan rentetan konflik agraria, tambang, perburuhan, hingga nasib petani tebu yang telah mandek selama lebih dari satu dekade.Komitmen tersebut ditegaskan Luthfi saat menerima audiensi perwakilan warga dari berbagai daerah yang tergabung dalam elemen “Jateng Guyub” di Kantor Gubernur, Senin (20/7/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah bagi warga Rembang, Pati, Blora, Wonogiri, Grobogan, Salatiga, Kota Semarang, serta aliansi buruh untuk menagih solusi konkret atas persoalan yang tak kunjung usai.
Perwakilan masyarakat Rembang, Joko Priyanto, menyatakan bahwa rentetan kasus ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintahan saat ini.
“Saat ini pemerintah Pak Luthfi mewarisi konflik dari gubernur sebelumnya. Mau tidak mau, kami meminta persoalan itu diselesaikan,” tegas Joko.
Joko mencontohkan konflik tambang dan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng, Rembang. Menurutnya, aktivitas pertambangan berizin maupun ilegal yang kian masif kini mulai merusak lingkungan sekitar.
Selain masalah tambang, warga juga mengadukan isu kerusakan jalan, pelayanan pendidikan, penguatan UMKM, hingga tata kelola harga kebutuhan pokok.Dari Blora, perwakilan warga menyoroti mandeknya operasional Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (PG GMM).
Dampaknya, petani tebu terpaksa mengirim hasil panen ke luar daerah. Hal ini memicu pembengkakan biaya distribusi yang menggerus pendapatan petani.
Di sisi lain, perwakilan buruh membeberkan dugaan pelanggaran hak pekerja. Mulai dari upah di bawah standar ketentuan hingga tindakan intimidasi atau penghambatan pembentukan serikat pekerja.
Merespons aduan tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan Pemprov Jateng selalu terbuka terhadap dialog. Ia memastikan setiap masukan akan menjadi dasar evaluasi dan tindakan nyata.
“Rumah gubernur adalah rumah rakyat. Siapa pun boleh datang dan menyampaikan. Apa yang disampaikan masyarakat patut kita dengarkan, lihat, dan kerjakan,” ujar Luthfi.
Luthfi menjelaskan, Pemprov Jateng segera memetakan seluruh persoalan sesuai porsi kewenangan. Kasus yang berada di bawah wewenang provinsi akan langsung dieksekusi.
Sementara isu yang menjadi ranah pemerintah pusat atau kabupaten/kota akan segera dikoordinasikan.
Khusus untuk nasib petani tebu Blora, Luthfi mengaku telah menghubungi Menteri Pertanian guna mencari jalan keluar atas berhentinya PG GMM.
“Saya harus punya bahan agar persoalan petani tebu Blora bisa terselesaikan,” imbuhnya.
Terkait infrastruktur, Luthfi memastikan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan provinsi akan masuk dalam skala prioritas untuk segera dituntaskan.Ia menegaskan bahwa seluruh aspirasi warga ini tidak boleh sekadar menjadi catatan di atas kertas, melainkan harus bermuara pada solusi yang nyata bagi masyarakat. (*)
Tinggalkan Balasan