PATI, HARIAN7.COM– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan usulan program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) berikutnya untuk memperkuat konektivitas kawasan pariwisata dan pusat ekonomi baru.
Langkah ini diambil di tengah merosotnya alokasi anggaran infrastruktur jalan daerah pada tahun 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri peresmian IJD Tahun Anggaran 2025 secara daring dari Pendopo Kabupaten Pati, Selasa (23/6/2026).
Peresmian massal jalan sepanjang 1.151 kilometer tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dari Sampang.
Luthfi mengungkapkan, anggaran jalan dari pemprov turun drastis dari Rp870 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp300 miliar pada 2026 akibat keterbatasan fiskal.
Oleh karena itu, bantuan pusat melalui program IJD menjadi instrumen krusial bagi daerah.
“Adanya IJD sangat membantu kabupaten/kota maupun provinsi untuk menumbuhkan ekonomi baru dari pedesaan sampai kota,” ujar Luthfi.
Pada TA 2025, Jawa Tengah menerima Rp493,28 miliar dana IJD untuk 30 paket pengerjaan jalan sepanjang 132,62 kilometer di 19 kabupaten/kota.
Kabupaten Blora mendapatkan alokasi terbesar, yakni jalan sepanjang 20,81 kilometer senilai Rp93,21 miliar.
Melihat dampak positifnya, Pemprov Jateng kini telah mengusulkan penanganan jalan baru sepanjang 36,30 kilometer dan jembatan sepanjang 249,70 meter untuk TA 2027. Sasarannya difokuskan pada akses menuju destinasi wisata dan desa wisata.
Selain bertumpu pada pusat, Pemprov Jateng menargetkan tingkat kemantapan jalan provinsi kembali ke angka 94 persen pada 2026,
setelah sebelumnya sempat turun akibat cuaca ekstrem.
Manfaat program ini diakui oleh Bupati Blora, Arief Rohman. Menurutnya, IJD berhasil membuka isolasi wilayah perbatasan dan antarkecamatan, sekaligus mendongkrak Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berimbas pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa IJD TA 2025 mencakup penanganan jalan di 37 provinsi guna menekan biaya logistik nasional.
“Tidak boleh ada daerah yang tertinggal hanya karena akses terbatas. Biaya distribusi akan lebih murah jika ada konektivitas antara pusat produksi dan pemukiman,” tegas Presiden Prabowo. (*)
Tinggalkan Balasan