Korupsi Jadi Atensi, Bupati Semarang dan Ketua DPRD Kompak Perketat Pengawasan di Sektor Rawan Korupsi

Laporan : Shodiq

SEMARANG,HARIAN7.COM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pembukaan Dialog Antikorupsi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (30/3/2026). Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat integritas aparatur sipil negara dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih di wilayah Jawa Tengah.

Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyatakan bahwa Pemkab Semarang berkomitmen penuh mendukung program Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK.

“Kami di Kabupaten Semarang terus mendorong pelaksanaan tugas dan layanan yang transparan serta adil. Dialog ini menjadi pengingat bagi kami untuk selalu berhati-hati dalam pengelolaan APBD agar benar-benar bersih dari praktik korupsi,” ujar Ngesti Nugraha.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohening, menyoroti pentingnya pengawasan pada area rawan korupsi, seperti penyusunan regulasi dan hibah bansos.

“DPRD memiliki fungsi pengawasan yang krusial. Kami berkomitmen untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang dalam setiap proses penganggaran dan penetapan kebijakan daerah demi kepentingan masyarakat,” tegas Bondan. (*)