Soroti Mahalnya Sewa Kios di Pasar Raya II Salatiga, Puluhan Mahasiswa Gelar Demo
Laporan: Muhamad Nuraeni
SALATIGA | HARIAN7.COM – Kurang lebih 20 orang mengenakan baju serba hitam melakukan aksi demo di depan gedung DPRD Kota Salatiga Selasa (26/9/2023).
Mereka mahasiswa di Salatiga pemberhentian proyek strategis nasional (PSN), Menolak investor, dan pengusutan kasus Rempang.
Dengan membentangkan poster, para mahasiswa juga menuntut isu lokal Kota Salatiga yakni pengelolaan tempat pembuangan sampah sementara (TPS).
Selain itu menyikapi terkait mahalnya biaya sewa kios di Pasar Raya II Kota Salatiga. DPRD diminta untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut.
Koordinator aksi, Kahfi mengatakan, aksi demo tersebut dilakukan untuk meminta DPRD segera melakukan tindakan pengelolaan sampah di Kota Salatiga.
Sebab dari data Dinas Lingkungan Hidup, kata Kahfi ada 23 TPS di Kota Salatiga, namun kondisinya belum berjalan sebagaimana mestinya.
“Salatiga memiliki 23 TPS, dan 8 TPS 3R, setelah kami cek ternyata hanya satu yang berjalan dengan normal,” ungkap Kahfi.
Kahfi meminta agar TPS yang sudah ada itu kembali diaktifkan sebagai fungsinya. Terutama juga menambah TPS 3R yang bertujuan untuk mengurangi limbah yang akan dibawa di TPA Ngronggo Salatiga.
Dan terkait dengan sewa kios di Pasar Raya II Salatiga, Kahfi menilai sangat mahal. Hal itu terungkap setelah beberapa mahasiswa mensurvei langsung para pedagang Pasar Raya II.
“Mereka yang ada di lantai 2, itu dalam setahun harga sewanya Rp 5 juta. Sedangkan penghasilan sebulan tidak lebih dari Rp 1 juta,” terang Kahfi.
Sementara itu, untuk kasus Rempang, mahasiswa merasa kasus penggusuran itu masuk dalam kekerasan HAM. Selain itu, pemerintah dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Alasan mereka selalu saja ini untuk kepentingan rakyat, ini proyek strategis nasional, tapi itu tidak dijalankan dengan baik. Seperti yang sudah diundang-undangkan yaitu adanya musyawarah, ganti rugi dengan baik. Itu tidak dilaksanakan,” katanya.
Dalam aksi itu mahasiswa meminta agar proyek strategis nasional Rempang itu dihentikan. Sebab dirasa merugikan rakyat.
“Jika tuntutan itu tidak dilaksanakan, pihaknya akan melakukan aksi demontrasi susulan,”tandas Kahfi.(*)
Tinggalkan Balasan