Penambangan Galian C Ilegal di Salatiga Kembali Disorot, Wali Kota Tegaskan Sanksi Hukum

Laporan: Muhamad Nuraeni

SALATIGA | HARIAN7.COM – Aktivitas penambangan Galian C ilegal di Dukuh Warak, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, kembali menjadi perhatian. Hingga saat ini, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPST) Kota Salatiga belum menerima pengajuan izin usaha dari pelaku tambang di lokasi tersebut.

“Kami belum menerima pengajuan izin usaha dari pihak yang melakukan aktivitas tambang di lokasi tersebut,” ujar Kepala DPMPST Kota Salatiga, Muthoin, kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).

Menanggapi hal ini, Wali Kota Salatiga, dr Robby Hernawan, menegaskan bahwa setiap kegiatan penggalian tanah atau penambangan di wilayah Salatiga harus memiliki izin resmi. Ia meminta aparat terkait untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi.

“Saya tekankan agar kasus penambangan ilegal ditangani secara tuntas. Jika memang terbukti ada pelanggaran, pelaku harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” kata dr Robby Hernawan saat dikonfirmasi Harian7.com.

Pernyataan tersebut muncul setelah ditemukan alat berat ekskavator yang masih beroperasi di lokasi Galian C di JLS Warak, Kecamatan Sidomukti, pada Jumat (28/2/2025), meskipun belum memiliki izin resmi.

Selain itu, Robby Hernawan juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk memastikan legalitas aktivitas penambangan di Blotongan.

“Kami sedang mencoba mengonfirmasi dengan pihak berwenang mengenai status penambangan di Blotongan untuk memastikan tidak ada pelanggaran,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa pelanggaran terhadap regulasi penambangan memiliki konsekuensi hukum yang berat, termasuk ancaman pidana. Oleh karena itu, ia meminta agar pengawasan lebih diperketat agar tidak terjadi eksploitasi lahan ilegal yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dalam inspeksi mendadak (sidak), pihak pelaku tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan apa pun. Oleh karena itu, aktivitas galian tersebut sepakat untuk ditutup.

“Yang penting setelah sidak harus ada pengawasan agar aktivitas penggalian tidak berlanjut secara diam-diam. Jika perlu, dilakukan penyitaan terhadap alat-alat berat yang digunakan untuk operasional penggalian,” tegas Robby.

Ia juga memperingatkan bahwa jika pelaku tetap membandel setelah sidak, maka kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum.

“Galian ilegal adalah tindakan melawan hukum dan ada ancaman pidananya,” pungkasnya.

Pemerintah dan aparat penegak hukum kini diharapkan segera mengambil langkah tegas dalam menangani kasus ini agar tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar serta menjaga ketertiban hukum di wilayah Salatiga.(*)