DEPOK |HARIAN7.COM — Aliansi LSM Pendidikan Indonesia (ALPI) menyoroti capaian hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) peserta didik di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dinilai masih sangat rendah. Menanggapi persoalan mendasar tersebut, ALPI mengambil langkah strategis dengan menginisiasi diskusi nasional berbentuk Focus Group Discussion (FGD).
Diskusi lintas pemangku kepentingan (stakeholder) tersebut digelar untuk merumuskan solusi konkret yang nantinya akan diserahkan langsung kepada menteri di pemerintah pusat.
Undang Tokoh Pendidikan dan Pembuat Kebijakan
Ketua Aliansi LSM Pendidikan Indonesia (ALPI), Mulyadi Pranowo, mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap hasil TKA peserta didik saat ini yang dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh dari tingkat dasar hingga menengah.
”Kami melihat rata-rata nilai TKA untuk anak-anak SD dan SMP saat ini sangat rendah. Ini menjadi pertanda penting bahwa ada evaluasi mendasar yang harus segera kita lakukan bersama,” ujar Mulyadi saat memberikan keterangan persnya di cafe Delman Kalimulya Depok,Rabu (4/11/2026)
Guna membedah persoalan ini secara komprehensif, forum FGD yang diinisiasi ALPI bakal menghadirkan jajaran tokoh kunci dan pengambil kebijakan di bidang pendidikan, antara lain:
- Kepala Dinas Pendidikan
- Anggota DPR RI
- Anggota DPRD Provinsi & DPRD Kota Depok
- Jajaran KCD (Kantor Cabang Dinas) & MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah)
- Dewan Pendidikan
”Melalui FGD ini, kami berharap tokoh-tokoh pendidikan yang diundang dapat memberikan pencerahan, perspektif mendalam, serta solusi nyata. Hasil diskusi nasional ini nantinya akan kami susun secara resmi dan sampaikan langsung ke menteri di pusat,” jelas Mulyadi.
Dorong PPDB Berbasis TKA dan Kritisi Rombel 50 Siswa
Selain membahas evaluasi nilai TKA, ALPI menegaskan sikapnya yang konsisten menyuarakan agar sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengedepankan kriteria capaian TKA. Menurut Mulyadi, penerimaan siswa tidak bisa lagi menggunakan pola “asal masuk” tanpa mempertimbangkan kesiapan akademik.
”Siswa tidak bisa asal masuk sekolah tanpa kriteria akademik yang terukur. Sebab, pada saatnya nanti mereka melangkah ke perguruan tinggi, mereka akan berhadapan dengan tes tertulis yang ketat. Jika dari jenjang SD dan SMP kemampuan akademiknya tidak ditempa dan diukur melalui TKA, mereka akan kesulitan di kemudian hari,” tegasnya.
Di sisi lain, ALPI menegaskan posisinya untuk tetap objektif dalam mengawal berbagai kebijakan pendidikan—mendukung program yang pro-kualitas dan mengkritik kebijakan yang dinilai tidak realistis.
Salah satu aspek kritik yang disoroti adalah wacana atau kebijakan mengenai pemenuhan daya tampung rombongan belajar (rombel) yang terlalu padat.
”Prinsip ALPI jelas: kebijakan yang baik pasti kita dukung, tetapi yang kurang bagus tentu harus kita kritik. Contohnya seperti kebijakan gubernur di mana satu rombel diisi hingga 50 siswa, itu kan sangat tidak memungkinkan dan mengorbankan kualitas KBM (Kegiatan Belajar Mengajar),” pungkas Mulyadi.
Tinggalkan Balasan