SALATIGA,HARIAN7.COM – Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menyatakan telah memanggil aparatur sipil negara (ASN) yang diduga terlibat dalam Aksi Kamisan dengan mengenakan seragam dinas Pemerintah Kota Salatiga. Pemanggilan tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap dugaan keterlibatan aparatur pemerintah dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum.
Robby mengatakan, persoalan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Pihaknya juga telah meminta Inspektorat melakukan penanganan terhadap aparatur yang bersangkutan.
“Yang bersangkutan sudah sering melakukan tindakan yang melanggar. Kita sudah panggil, kemudian nanti dibina,” kata Robby saat dimintai tanggapan mengenai persoalan tersebut, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, kemungkinan pemberian sanksi terhadap aparatur yang bersangkutan masih dalam pertimbangan.
“Sudah dipanggil Inspektorat. Untuk sanksinya masih dalam pertimbangan,” ujarnya.
Sorotan tersebut mencuat setelah Aksi Kamisan di Kota Salatiga, Kamis (5/11/2026) sore, ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam aksi tersebut, muncul dugaan adanya aparatur Pemkot Salatiga yang mengikuti kegiatan dengan mengenakan seragam dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di tengah polemik tersebut, Elbeha Barometer menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Aksi Kamisan. Organisasi tersebut menilai penyampaian pendapat secara damai merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dalam kehidupan demokrasi.
Namun, dukungan terhadap aksi damai tidak berarti mengabaikan aturan kedinasan yang melekat pada aparatur pemerintah.
Ketua Elbeha Barometer, Sri Hartono, mengatakan, Aksi Kamisan merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan keadilan. Sepanjang dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan, kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari demokrasi.
Meski demikian, ia menilai dugaan keterlibatan ASN dengan mengenakan pakaian dinas perlu mendapat perhatian dan penjelasan dari pemerintah daerah.
“Mendukung Aksi Kamisan bukan berarti mengabaikan aturan yang melekat pada aparatur negara. ASN memiliki kewajiban menjaga disiplin, integritas, serta memberikan keteladanan, baik dalam maupun di luar kedinasan,” kata Sri Hartono.
Menurut dia, status sebagai aparatur pemerintah membawa konsekuensi berupa kewajiban menjaga disiplin, integritas, profesionalitas, dan netralitas.
Sri Hartono menjelaskan, ketentuan mengenai disiplin PNS antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Sementara itu, penggunaan pakaian dinas juga memiliki ketentuan tersendiri sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2024.
Ia menilai penggunaan seragam dinas dalam kegiatan demonstrasi di luar agenda resmi instansi perlu dicermati. Sebab, atribut kedinasan dapat menimbulkan persepsi bahwa instansi pemerintah turut mendukung atau terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Jangan sampai atribut kedinasan justru menimbulkan kesan bahwa instansi pemerintah tempat ASN tersebut bekerja ikut mendukung atau terlibat secara kelembagaan,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan