CIKARANG,HARIAN7.COM – Persoalan hubungan industrial di PT Indonesia Epson Industry (IEI), Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendatangi perusahaan tersebut untuk meminta penjelasan manajemen terkait sejumlah aduan pekerja, mulai dari persoalan upah hingga dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen.
Kunjungan yang berlangsung Senin (9/11/2026) itu merupakan tindak lanjut atas pengaduan Federasi Serikat Pekerja Global Indonesia (FSPGI) kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Sebelumnya, pada 29 Oktober 2026, Afriansyah telah menerima audiensi perwakilan FSPGI di Kantor Kemnaker, Jakarta. Aduan tersebut kemudian ditindaklanjuti Pengawas Ketenagakerjaan melalui penerbitan Nota Pemeriksaan I kepada PT Indonesia Epson Industry.
Dalam kunjungan tersebut, Afriansyah tidak datang sendirian. Ia didampingi Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Ismail Pakaya serta Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri.
Turut hadir Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Ida Farida dan jajaran Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.
Afriansyah mengatakan, pemerintah ingin mendengar langsung penjelasan perusahaan sekaligus memberikan ruang kepada pekerja untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Ada sejumlah masalah yang menjadi perhatian, di antaranya status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan, dugaan pelanggaran prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif,” ujar Afriansyah.
Kemnaker Siapkan Pertemuan Kedua Pihak
Tidak berhenti pada kunjungan tersebut, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan bersama di kantor kementerian.
Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang dialog bagi kedua pihak untuk membahas persoalan yang muncul sekaligus mencari jalan penyelesaian sesuai peraturan perundang-undangan.
Afriansyah juga mengingatkan perusahaan agar tidak mengabaikan hak-hak pekerja, terutama terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, kebebasan berserikat, serta pelaksanaan prosedur PHK.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan,” katanya.
Menurut Afriansyah, iklim investasi yang sehat tidak boleh dibangun dengan mengesampingkan perlindungan tenaga kerja.
Pemerintah, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Namun, upaya tersebut harus berjalan beriringan dengan pemenuhan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan