JAKARTA,HARIAN7.COM – Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri mendapat perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi III tidak lengah dan memantau perkembangan penanganan perkara tersebut secara berkala.
Permintaan itu disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Menurut dia, pengawasan parlemen diperlukan untuk memastikan perkembangan perkara tetap menjadi perhatian.
“Dan kami meminta komisi teknis, Komisi III melakukan pemantauan secara berkala terkait perkara ini,” ujar Dasco.
Meski demikian, Dasco menegaskan DPR tidak akan mencampuri proses penyidikan yang sedang berjalan. Ia menyatakan penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
“Perkara penyadapan itu kemudian sudah dilakukan penegakan hukum oleh pihak kepolisian, dan tentunya kami serahkan sepenuhnya proses-proses hukum tersebut kepada pihak kepolisian,” katanya.
Kasus ini menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri menetapkan sejumlah perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Selain Listyo Sigit, tiga nama lain yang disebut turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga praktik penyadapan dilakukan tanpa prosedur yang semestinya. Sasaran penyadapan disebut mencakup nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, hingga kalangan pengusaha.
Perkara tersebut sekaligus memunculkan perhatian terhadap batas penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum, terutama ketika menyangkut komunikasi pejabat negara dan tokoh publik.
Di tengah proses penyidikan, DPR melalui Komisi III diminta menjalankan fungsi pengawasan secara berkala. Namun, pembuktian dugaan tindak pidana serta penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Dengan demikian, DPR mengambil posisi untuk mengawal perkembangan perkara tanpa mengambil alih proses hukum yang sedang berjalan.(Yuanta)
Tinggalkan Balasan