Laporan: Muhamad Nuraeni
JAKARTA | HARIAN7.COM – Program SMK Go Global yang diinisiasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) dinilai harus menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia (PMI), bukan sekadar memperbanyak jumlah tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh Haris, mengatakan lulusan SMK harus dibekali kompetensi, sertifikasi, dan kemampuan bahasa asing agar mampu bersaing di pasar kerja internasional sekaligus mendapatkan perlindungan yang memadai.
“Pekerja migran bukan lagi dipandang sebagai tenaga kerja berupah rendah, tetapi harus menjadi tenaga profesional yang memiliki kompetensi, sertifikasi internasional, dan mampu bersaing di pasar kerja global. Negara wajib memastikan mereka berangkat secara prosedural, terlindungi, dan memperoleh pekerjaan yang layak,” tegas Muh Haris, Selasa (18/8/2026).
Berdasarkan paparan KP2MI/BP2MI, Program SMK Go Global merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mempersiapkan kebutuhan hingga 500.000 tenaga kerja pada sejumlah sektor prioritas. Di antaranya kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, konstruksi, pertanian, dan pekerjaan berbasis kelautan.
Untuk 2026, pemerintah menargetkan pelatihan bagi 40.000 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 24.000 lulusan SMK, SMA, dan politeknik serta 16.000 masyarakat umum.
Para peserta diproyeksikan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di sejumlah negara, antara lain Jepang, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Taiwan, Singapura, Australia, hingga negara-negara di kawasan Eropa.
Muh Haris menilai sektor kesehatan dan hospitality menjadi bidang yang strategis karena memiliki kebutuhan tenaga kerja cukup besar di sejumlah negara tujuan. Namun, ia mengingatkan keberhasilan program tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.
“Yang lebih penting adalah outcome-nya. Berapa banyak yang terserap bekerja, berapa yang memperoleh penghasilan layak, dan bagaimana negara hadir memberikan perlindungan sejak sebelum berangkat, selama bekerja, hingga kembali ke Indonesia,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penyesuaian target peserta program pada 2026 dari 80.000 menjadi 40.000 orang akibat keterbatasan waktu pelaksanaan. Menurut dia, penyesuaian tersebut harus diimbangi dengan kualitas pelatihan dan penempatan yang terukur.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan dan pelindungan pekerja migran, Muh Haris menegaskan DPR akan mengawal pelaksanaan program agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia industri, serta perusahaan penempatan pekerja migran.
Menurut Muh Haris, lulusan SMK perlu mendapatkan pelatihan bahasa asing, sertifikasi internasional, serta pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan industri global. Dengan demikian, tenaga kerja Indonesia tidak hanya mampu mendapatkan pekerjaan di luar negeri, tetapi juga memiliki posisi tawar yang lebih baik.
Pembentukan Satuan Tugas Percepatan SMK Go Global yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga juga dinilai sebagai langkah positif. Namun, koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar pelaksanaan program tidak terkendala tumpang tindih kewenangan dan birokrasi.
Muh Haris berharap program tersebut dapat menjadi bagian dari transformasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Selain membuka lapangan kerja internasional bagi generasi muda, peningkatan kualitas PMI dinilai berpotensi memperbesar remitansi sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai pemasok tenaga kerja profesional.
“Saya berharap Program SMK Go Global menjadi titik awal transformasi besar dalam pembangunan SDM Indonesia. Kita ingin semakin banyak anak-anak muda Indonesia yang bekerja di luar negeri bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kompetensinya diakui dunia,” kata Muh Haris.
Ia menambahkan, PMI yang kompeten dan terlindungi diharapkan mampu menjadi duta bangsa yang profesional, bermartabat, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan pembangunan nasional.
Tinggalkan Balasan