Laporan: Muhamad Nuraeni
BOYOLALI | HARIAN7.COM – Penerapan KUHP dan KUHAP baru menjadi perhatian aparat penegak hukum di Kabupaten Boyolali. Untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi, jajaran penegak hukum menggelar Coffee Morning Integrated Criminal Justice System (ICJS).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Boyolali, Kamis (16/7/2026), dihadiri Kapolres Boyolali AKBP Indra Maulana Saputra, S.H., S.I.K., M.Si., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum lainnya.
Hadir pula Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Gunawan Nurbathin, Kajari Boyolali Ridwan Ismawanta, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Stephanus Yunanto Ariwendo, S.H., Kepala Rutan Kelas IIB Boyolali Ervans Bahrudin Mulyanto, A.Md., IP., S.H., M.H., serta pejabat dari Polres Boyolali dan Kejaksaan Negeri Boyolali.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk memperkuat komunikasi, menyatukan persepsi, dan membangun sistem peradilan pidana terpadu tanpa ego sektoral antarinstansi.
Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali menegaskan, sinergi antarpenegak hukum merupakan kunci dalam menghadirkan proses hukum yang profesional, transparan, berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
Dalam sesi diskusi, Kapolres Boyolali menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ICJS. Menurutnya, komunikasi antarinstansi sangat penting setelah diberlakukannya KUHP dan KUHAP baru sejak Januari 2026.
“Implementasi KUHP dan KUHAP yang baru sejak Januari 2026 menjadi tantangan bersama yang membutuhkan kesamaan persepsi serta komunikasi yang intensif dalam setiap tahapan proses hukum,” ujar Kapolres.
Ia menegaskan, koordinasi harus terus diperkuat mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan agar seluruh proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
Kasi Humas Polres Boyolali AKP Winarsih, S.H. membenarkan kegiatan tersebut. Ia menyebut forum Coffee Morning ICJS menjadi momentum mempererat kerja sama antarpenegak hukum di Kabupaten Boyolali.
“Sinergi yang solid antarinstansi akan semakin memperkuat efektivitas penegakan hukum. Melalui forum ini, seluruh aparat penegak hukum memiliki ruang untuk menyamakan persepsi, menyelesaikan berbagai kendala di lapangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujar Kasi Humas.
Kegiatan tersebut berlangsung tertib, aman, dan lancar. Seluruh peserta sepakat memperkuat kolaborasi guna mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang profesional dan berkeadilan di Kabupaten Boyolali.
Tinggalkan Balasan