YOGYAKARTA,HARIAN7.COM– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) berhasil meraih penghargaan Pengendalian Inflasi Terbaik dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Jawa-Bali 2026 di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026) malam.
Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjadi bukti keberhasilan Jateng dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah dinamika ekonomi.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Selain Jawa Tengah, penghargaan untuk kategori yang sama juga diraih oleh Provinsi Bali dan DI Yogyakarta.
Ahmad Luthfi menegaskan bahwa capaian ini bukan hanya kerja keras pemerintah provinsi, melainkan hasil sinergi erat dari tingkat kabupaten/kota hingga pemerintahan desa.
“Ini akan memberikan semangat kepada kita. Provinsi tidak dapat berdiri sendiri tanpa keterlibatan bupati dan wali kota, sampai ke tingkat desa,” ujar Luthfi usai menerima penghargaan, Kamis(4)6/2026)malam.
Menurut Luthfi, kunci utama keberhasilan menekan inflasi di Jateng adalah optimalisasi jalur distribusi pangan.
Pemerintah mengandalkan seluruh potensi masyarakat desa serta kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor perbankan untuk memastikan komoditas utama seperti bawang merah dan cabai terdistribusi dengan merata.
“Keterjangkauan ini menjadi penting agar inflasi bisa kita tekan,” tambahnya.
Banjir Prestasi Daerah di Jateng
Prestasi Jawa Tengah pada malam apresiasi tersebut semakin lengkap dengan keberhasilan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya yang turut membawa pulang penghargaan dalam berbagai kategori:
•Kota Magelang: Terbaik I tingkat kota dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.
•Kota Surakarta: Terbaik II tingkat kota dalam kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.
•Kabupaten Sukoharjo: Terbaik II tingkat kabupaten dalam kategori Pengendalian Inflasi.
•Kota Semarang: Terbaik III tingkat kota dalam kategori Penurunan Stunting.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara ketat oleh dewan juri berdasarkan empat kategori utama.
Ia berharap apresiasi ini menjadi pemacu agar program pembangunan daerah terus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Ini membuktikan bahwa di luar kepala daerah yang bermasalah hukum, masih banyak kepala daerah yang memiliki kinerja sangat baik dan membawa daerahnya meraih prestasi,” pungkas Tito. (*)
Tinggalkan Balasan