Prabowo Perintahkan Penertiban Dapur MBG Bermasalah, Program Diminta Tepat Sasaran

JAKARTA | HARIAN7.COM – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penertiban dapur penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai petunjuk teknis (juknis) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Arahan itu disampaikan usai rapat kerja bersama jajaran Kabinet Merah Putih, eselon I kementerian/lembaga, serta para direktur utama BUMN.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, mengatakan Presiden secara tegas meminta dapur-dapur yang tidak memenuhi standar untuk segera ditertibkan.

“Presiden perintahkan agar dapur-dapur yang jelek atau tidak mengikuti juknis ditertibkan,” ujar Nanik, Rabu (8/4).

Menurut Nanik, pihaknya selama ini telah melakukan langkah tegas berupa penghentian sementara (suspend) terhadap SPPG yang bermasalah. Penindakan dilakukan terhadap dapur yang memicu kejadian luar biasa (KLB), hingga mitra yang terbukti melakukan praktik tidak sehat seperti mark up harga bahan baku dan monopoli pemasok.

Saat laporan tersebut disampaikan, Presiden merespons positif. “Bagus, lanjutkan terus,” kata Nanik menirukan respons Presiden yang disertai acungan jempol.

Tak hanya soal penertiban dapur, Prabowo juga menekankan agar program MBG benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Ia mengingatkan bahwa bantuan gizi seharusnya difokuskan pada masyarakat rentan, bukan diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi penerima.

“Kalau anak-anak orang mampu, kan tidak membutuhkan MBG karena orangtuanya sudah bisa memberi makanan bergizi yang baik di rumahnya,” ujar Nanik menjelaskan arahan Presiden.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, BGN berencana membentuk tim khusus yang bertugas menyisir penerima manfaat. Langkah ini dilakukan agar distribusi program tidak mubazir dan benar-benar memberi dampak terhadap perbaikan gizi masyarakat.

Presiden juga menegaskan bahwa pelaksanaan program MBG tidak boleh dilakukan secara memaksa. Sekolah maupun kelompok masyarakat yang merasa tidak membutuhkan, terutama dari kalangan mampu, tidak diwajibkan untuk menerima program tersebut.

“Program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” kata Nanik.

Ia menambahkan, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci agar program ini efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Kami ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata. Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus kami perkuat agar program ini berjalan optimal,” tutup Nanik.(Yuanta)