OTT KPK Guncang Madiun: Wali Kota Ikut Diamankan, Uang Ratusan Juta Disita

JAKARTA | HARIAN7.COM – Langit politik Kota Madiun mendadak mendung. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kali ini menyasar wilayah Madiun, Jawa Timur. Operasi senyap itu berbuah besar: 15 orang diamankan.

“Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup dengan mengamankan sejumlah 15 orang di wilayah Madiun, Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (19/1).

Dari belasan orang tersebut, sembilan di antaranya langsung diboyong ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Nama besar pun mencuat. Salah satunya adalah Wali Kota Madiun, Maidi, yang baru saja kembali menduduki kursi kekuasaan sejak 20 Februari 2025.

“Selanjutnya, 9 orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya Wali Kota Madiun,” terang Budi.

OTT ini bukan sekadar penangkapan biasa. KPK mengendus aroma tak sedap dari proyek-proyek di wilayah Madiun. Dugaan pemberian fee proyek hingga penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi pintu masuk penyelidikan.

“Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai senilai ratusan juta rupiah,” pungkasnya.

KPK memastikan, kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun. Uang tunai ratusan juta rupiah pun disita sebagai barang bukti awal.

Karier Panjang di Balik Sorotan

Nama Maidi bukan figur sembarangan di Madiun. Di balik namanya yang singkat, tersimpan deretan gelar akademik panjang, doktor, doktorandus, sarjana hukum, magister manajemen, hingga magister pendidikan. Mengutip laman resmi Pemkot Madiun, Maidi menimba ilmu di lima perguruan tinggi berbeda.

Ia mengenyam pendidikan di IKIP Surabaya, meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Merdeka, serta berkuliah di Universitas Satyagama Jakarta. Jejak akademiknya berlanjut ke Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan Universitas Terbuka Surabaya.

Kariernya dimulai dari ruang kelas sebagai guru, lalu kepala sekolah. Tangga birokrasi ia naiki perlahan: Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madiun, Penjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sejak 7 Juli 2003, hingga Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada 6 Desember 2005.

Tahun 2006, Maidi kembali memimpin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Puncaknya, ia dipercaya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Madiun sejak 2009 hingga Februari 2018. Karier politiknya berlanjut ketika terpilih sebagai Wali Kota Madiun periode 2019–2024 dan kembali menjabat untuk periode 2025–2030.

Kini, karier panjang itu berada di bawah sorotan tajam. OTT KPK di Madiun tak hanya mengguncang pemerintahan daerah, tetapi juga menggoyang reputasi seorang wali kota dengan gelar akademik segudang. Publik menunggu: ke mana arah kasus ini akan bermuara.(Yuanta)