Kemenag Siapkan Skema Alih Daya untuk Guru dan Penyuluh Agama Khonghucu

Perkuat Peran Pendidikan Agama Khonghucu, Wujudkan Layanan Setara bagi Semua Umat

JAKARTA |  HARIAN7.COM – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) terus memperkuat peran dan kehadiran pendidikan agama Khonghucu di Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan afirmatif yang menjamin kesetaraan layanan pendidikan dan keagamaan bagi seluruh umat beragama tanpa terkecuali.

Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu, Nurudin, menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan umat Khonghucu memperoleh layanan pendidikan dan keagamaan yang sejajar dengan agama lain.

“Negara hadir untuk memastikan umat Khonghucu memperoleh layanan pendidikan dan keagamaan yang setara dengan umat beragama lainnya. Ini adalah amanat konstitusi dan bentuk nyata dari moderasi beragama,” tegas Nurudin dalam Dialog Media bertema “Kemenag dan Kesejahteraan Guru Agama” di Alia Boutique Hotel, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Menurut data Pusbimdik Khonghucu, terdapat 170 guru agama dan 170 penyuluh agama Khonghucu yang tersebar di 22 provinsi. Namun hingga kini, belum ada satu pun yang berstatus ASN maupun PPPK. Kondisi ini terjadi karena lembaga pendidikan tinggi penghasil tenaga pendidik agama Khonghucu masih terbatas.

“Sekolah tinggi yang meluluskan sarjana pendidikan agama Khonghucu baru berdiri dua tahun terakhir, dan masih bersifat swasta. Karena itu, pembinaan dan pengembangan SDM menjadi fokus kami,” jelas Nurudin.

Skema Alih Daya untuk Non-ASN

Sebagai solusi atas keterbatasan status kepegawaian, Pusbimdik Khonghucu bersama Sekretariat Jenderal Kemenag menyiapkan mekanisme alih daya bagi guru dan penyuluh non-ASN. Langkah ini menjadi bentuk afirmasi pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang melarang pengangkatan tenaga honorer.

“Skema alih daya ini menjadi solusi agar para guru dan penyuluh agama Khonghucu tetap mendapat kejelasan status dan hak-haknya, tanpa harus menabrak regulasi tentang ASN,” ujar Nurudin.

Proses penetapan kebijakan tersebut kini memasuki tahap finalisasi dengan melibatkan Inspektorat Jenderal, Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Biro SDM, serta Biro Keuangan Kemenag.

Program PPG dan Indeks Layanan Keagamaan

Pada tahun 2025, Pusbimdik Khonghucu juga telah mengikutsertakan 15 guru agama Khonghucu dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan Batch IV Kemenag.

“Ini adalah langkah awal agar guru agama Khonghucu juga memiliki sertifikasi profesi yang setara dengan guru agama lainnya,” kata Nurudin.

Selain itu, Kemenag tengah menyusun Indeks Layanan Keagamaan Khonghucu, yang akan menjadi instrumen pemetaan dan peningkatan kualitas layanan keagamaan, baik dalam pendidikan maupun bimbingan umat.

SETIAKIN Akan Diresmikan

Kabar baik juga datang dari dunia pendidikan tinggi. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (SETIAKIN) di Bangka Tengah akan segera diresmikan oleh Menteri Agama pada November 2025.

“SETIAKIN akan menjadi perguruan tinggi agama Khonghucu negeri pertama di Indonesia, bahkan di dunia. Ini simbol kehadiran negara dalam pelayanan pendidikan bagi umat Khonghucu,” ungkap Nurudin.

Ia menegaskan, pemerintah tidak pernah membedakan pelayanan pendidikan berdasarkan agama. Semua umat berhak memperoleh pendidikan sesuai keyakinannya.

“Pemerintah menjamin layanan pendidikan bagi seluruh umat, termasuk umat Khonghucu. Kami pastikan hak-hak guru dan penyuluh agama Khonghucu akan terus diperjuangkan melalui kebijakan yang berkeadilan dan inklusif,” tutupnya.

Acara dialog tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Agama Ismail Chawidu, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Direktur Pendidikan Kristen Suwarsono, Direktur Pendidikan Katolik Albertus Triyatmojo, serta Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Thobib Al-Asyhat, bersama jajaran media lokal dan nasional.(Yuanta)