MBG Bermasalah, Komisi D DPRD Depok Siap Sidak ke Dapur

Laporan: Yopi S

DEPOK | HARIAN7.COM – Maraknya kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah membuat sebagian masyarakat antipati. Tak sedikit warga yang mulai meragukan keamanan makanan dari program pemerintah tersebut.

Bahkan, sempat beredar anggapan bahwa jika ada siswa yang mengalami keracunan, pihak penyedia MBG tidak akan bertanggung jawab.

Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Turiman, buru-buru meluruskan kabar itu. Ia menyebut sudah ada penegasan dari Ketua BGN yang menyatakan hal tersebut tidak benar.

“Kalau dari ketua BGN peryataannya tidak seperti itu, bahwa kalau ada kejadian maka BGN akan bertindak secara langsung termasuk pengobatan dan sanksi untuk kepala dapur,” kata Turiman saat memberi keterangan pers di ruang BKD DPRD Depok, Kamis (25/09/2025).

Menurut Turiman, keberadaan MBG justru membawa manfaat besar. Selain memastikan gizi anak sekolah terpenuhi, program ini juga menciptakan lapangan kerja di dapur MBG sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

“MBG ini sangat bermanfaat. Anak-anak terbantu gizinya, warga bisa bekerja di dapur, dan kebutuhan bahan pokok terserap dari pasar lokal. Jadi ada perputaran ekonomi di masyarakat,” ujarnya.

Meski begitu, Turiman menilai pemerintah belum serius menjawab masalah minimnya dapur MBG di Depok. Distribusi makanan bergizi pun tak berjalan merata.

“Di Sukmajaya saja dibutuhkan 16 dapur, tetapi yang beroperasi masih jauh di bawah angka tersebut. Kondisi serupa juga terjadi di kecamatan lain,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan adanya risiko jika makanan harus dikirim dari dapur yang terlalu jauh dari sekolah. Perjalanan panjang bisa memicu turunnya kualitas makanan hingga menimbulkan kasus keracunan.

“Kalau di kota besar, dapur dekat dengan sekolah sehingga kualitas lebih terjamin. Tetapi di daerah yang jaraknya jauh, makanan bisa bermasalah,” ungkapnya.

Turiman juga menolak opsi pemberian bantuan gizi langsung dalam bentuk uang tunai kepada orang tua. Ia menilai cara itu rawan penyalahgunaan dan bisa menurunkan kualitas gizi anak.

“Lebih baik tetap melalui dapur MBG agar menu gizi sesuai standar pemerintah,” tegasnya.

Karena itu, ia mendorong Pemkot Depok untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam menambah jumlah dapur MBG sekaligus memperketat pengawasan. Evaluasi sistem kerja, kata dia, mutlak diperlukan.

“Yang paling penting adalah evaluasi sistem kerja dan pelaksanaan program, supaya manfaat MBG benar-benar sampai ke masyarakat secara adil,” tegasnya lagi.

Bahkan, Turiman memastikan Komisi D DPRD Depok siap turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak).

“Sebenarnya bukan ranah Komisi D, tetapi sebagai penerima manfaatnya adalah siswa-siswi yang ada di Depok. Karena memang untuk MBG itu melibatkan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sebagai penerima manfaat,” pungkasnya.(*)