Menjaga Generasi dari Ancaman Stunting, Muh Haris: Jangan Sampai Kita Kehilangan Bonus Demografi

Laporan: Muhamad Nuraeni

Laporan stunting nasional masih jauh dari target. Anggota DPR mendesak strategi agresif dan lintas sektor untuk percepatan penurunan prevalensi.

JAKARTA | HARIAN7.COM — Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pekan ini menyisakan catatan penting. Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muh Haris, mendesak pemerintah segera mempercepat langkah-langkah penanganan stunting yang dinilainya masih jauh dari target nasional.

Dalam pernyataan usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Haris menanggapi laporan Menteri BKKBN yang menyebut prevalensi stunting nasional pada 2024 berada di angka 19,8 persen. Angka ini masih terpaut lebar dari target 14 persen yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Penurunan stunting memang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, namun waktu yang tersisa sangat singkat. Pemerintah harus segera melakukan upaya yang lebih agresif dan masif,” kata Muh Haris.

Ia menilai bahwa stunting tidak semata soal asupan gizi anak. Persoalan ini, menurutnya, bersinggungan erat dengan akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi yang layak, hunian sehat, edukasi gizi, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Haris juga menyoroti bahwa hingga kini masih terdapat 8,6 juta keluarga berisiko stunting yang belum terjangkau secara optimal oleh layanan dasar pemerintah.

“Kami mendorong percepatan program di tingkat lapangan, terutama terkait pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), perluasan pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan edukasi masyarakat,” ujarnya.

Pentingnya kerja lintas profesi juga disampaikan Haris. Menurutnya, peran dokter kandungan dan dokter anak krusial dalam memantau tumbuh kembang bayi dan balita. Ia menekankan perlunya menciptakan ekosistem kerja yang mendukung di lapangan, agar para tenaga medis dapat menjalankan tugas mereka secara maksimal.

“Penanganan stunting ini adalah kerja bersama. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi sangat penting. Dokter kandungan, dokter anak, bidan, kader Posyandu, hingga TPK semuanya harus dalam satu barisan, dengan dukungan penuh dari Kemenkes dalam menciptakan ekosistem kerja yang suportif.”

Ia juga menggarisbawahi perlunya penguatan sistem data terpadu, salah satunya melalui pemanfaatan Sistem Informasi Keluarga Siaga (SIGA). Menurutnya, akurasi dan pemutakhiran data secara real time adalah prasyarat penting bagi kebijakan intervensi yang efektif.

“Penanganan stunting ini memerlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Bukan hanya BKKBN dan Kementerian Kesehatan, tapi juga Kementerian PUPR, Kemensos, Kemendagri, serta peran aktif pemerintah daerah,” ucapnya.

Dalam konteks kebijakan, Muh Haris menegaskan komitmennya untuk terus mengawal langkah-langkah percepatan penurunan stunting, termasuk alokasi anggaran, rekrutmen, dan pelatihan tenaga lapangan seperti Petugas Keluarga Berencana (PKB/PLKB) dan kader Posyandu.

“Kalau kita gagal mengatasi stunting saat ini, maka kita berisiko kehilangan momentum besar dalam bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Haris.