DPR RI Dorong Transisi Energi Bersih, PLN Diminta Percepat Implementasi Bauran EBT

Laporan: Muhamad Nuraeni

JAKARTA | HARIAN7.COM – Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya percepatan transformasi ketenagalistrikan guna mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan energi nasional. Dalam Forum Group Discussion (FGD) bersama PT PLN (Persero), anggota DPR Muh Haris menyoroti transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis menuju net zero emission pada 2060.

“PLN memiliki peran besar dalam transisi energi nasional dengan kapasitas pembangkit mencapai 101 GW, menguasai 75% pasokan listrik nasional. Namun, bauran EBT masih 13,4%, sehingga perlu percepatan agar target bauran 70% pada 2060 bisa tercapai,” ujar Muh Haris.

Ia menekankan pentingnya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang selaras dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

Kepastian regulasi dan skema investasi juga menjadi perhatian utama, mengingat kebutuhan investasi sektor energi bersih diperkirakan mencapai USD 30 miliar atau Rp 490 triliun per tahun.

DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan transisi energi ini agar berjalan sesuai roadmap nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat.(*)