Perkembalian Wajib Militer di Serbia, Strategi Hadapi Tensi di Balkan Barat

Istimewa.

WORD | HARIAN7.COM – Kementerian Pertahanan Serbia mengajukan rencana kepada Presiden Aleksandar Vucic untuk mengembalikan wajib militer sebagai respons terhadap meningkatnya tensi di kawasan Balkan Barat. 

Meskipun Serbia sudah menangguhkan aturan wajib militer sejak 2011, Menteri Pertahanan Serbia Milos Vucevic menegaskan bahwa kewajiban tersebut hanya ditangguhkan dan dapat diterapkan kembali sesuai kebutuhan.

Vucevic menyatakan bahwa durasi wajib militer yang baru direncanakan tidak akan mencapai 6 bulan atau 1 tahun, melainkan hanya sekitar 4 bulan tergantung hasil latihan. 

Rencana ini muncul setelah analisis mendalam terhadap situasi keamanan dan tantangan terbaru yang dihadapi Republik Serbia di kawasan Balkan Barat.

Ketegangan di wilayah tersebut semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir, terutama dengan instabilitas di Bosnia-Herzegovina dan rencana pemisahan Republika Srpska yang didominasi etnis Serbia. 

Sementara itu, permasalahan antara Serbia dan Kosovo juga belum menemui solusi, dengan Belgrade menilai bahwa Pristina terus menekan warga etnis Serbia di Kosovo.

Pentingnya stabilitas di Balkan Barat juga ditekankan oleh Kepala Kantor Perwakilan NATO di Belgrade, Jenderal Giampiero Romano, yang menunjukkan bahwa kerja sama Serbia dengan NATO telah mencapai banyak pencapaian.

Meskipun mayoritas warga Serbia mungkin tidak sepenuhnya menyadari kerja sama ini, kestabilan Kosovo tetap menjadi fokus utama pasukan NATO dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut selama lebih dari 20 tahun terakhir.