Pemprov Jateng Langsung Telpon Pertamina, Setelah Terima Keluhan Soal SPBU Tak Ramah Difabel

Ganjar Pranowo saat di acara Musrenbangwil.

Semarang,harian7.com – Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah
(Musrenbangwil) eks karesidenan Semarang atau Kedungsepur (Kendal, Demak, Kota
dan Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Demak dan Purwodadi) tidak hanya ajang mengemukakan
usulan. Acara yang berlangsung di Kawasan Kota Lama, Rabu (11/3/2020), juga
menjadi arena penyelesaian secara instan.

Seperti yang dialami oleh Sunar. Ia adalah seorang penyandang difabel yang
mengeluh kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tentang fasilitas masjid
dan SPBU yang belum ramah terhadap kaumnya.

“Masjid itu kan kadang di tempat wudhu ada kolamnya, kemudian di pom bensin
itu ada sekat sehingga teman-teman difabel itu kesulitan,” keluh Sunar.

Mendengar keluhan itu, Ganjar langsung meresponnya. Melalui Kepala Dinas
Energi Sumberdaya Mineral Provinsi Jawa Tengah Sujarwanto, pemprov lantas
berkoordinasi melalui sambungan telepon.

“Tentang usulan yang pom bensin dan sebagainya, ESDM kita sudah sampaikan,
sudah telpon Pertamina. Hari ini Pertamina mengeluarkan surat edaran kepada
seluruhnya. Mengapa ini saya ceritakan, karena ada lho yang bisa kita
selesaikan hari ini juga,” ungkapnya.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala ESDM Jateng Sujarwanto Dwiatmoko. Menurutnya,
lewat sambungan telepon ia sudah mendapat kesanggupan dari GM Pertamina dan
Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi).

“Memang ada yang sudah dan belum (ramah difabel), sudah saya sampaikan ke GM
MOR IV, mereka akan menindaklanjuti dengan surat edaran dengan petunjuk
pelaksanaannya,” jelasnya.

Selain itu, akan diterapkan pula pelayanan difabel berdasarkan jenis
kecacatan. Di antaranya, kode untuk mereka yang buta, atau mereka yang bisu
tuli.

Pada kesempatan tersebut, Ganjar juga menyoroti upaya pembangunan daerah
yang tidak harus bersumber pada APBD murni. Ia mencontohkan Kota Semarang yang
melibatkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau pihak swasta.

“Contohnya di Kota Semarang di mana KPBU yang masuk ada dua. Ini menandakan,
jika mengandalkan APBD saja saya jamin tidak cukup, lompatannya tak bisa
tinggi. Maka dari itu, kita boleh mengundang swasta, bicara dengan BUMN atau
mengeluarkan obligasi,” terang mantan anggota DPR RI ini.

Di wilayah Kedungsepur, pertumbuhan ekonomi paling tinggi dipegang oleh Kota
Semarang. Berdasarkan rilis BPS tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kota Atlas
mencapai 6,86 persen. Sementara, wilayah lain masih berada di kisaran lima
persen.

Ganjar juga mengingatkan, pemerintah di wilayah Kedungsepur untuk menerapkan
pembangunan berasas regionalisasi. Ini artinya, pengembangan wilayah tak
hanya dinikmati satu daerah, tapi berimbas ke wilayah sekitar. Dia juga
meminta pemerintahan di wilayah Kedungsepur aktif merespon aduan masyarakat.

“Itu menunjukan kehadiran negara di tengah masyarakat. Beberapa kota dan
kabupaten ada yang belum dieksekusi, karena mengelola aduan itu bisa bikin
baper (terbawa perasaan-emosi). Nah maka dari itu kita contohkan, ada kok yang
bisa merespon hampir 100 persen,” pungkas Ganjar. (Tin/rls/hms jtng)