Laporan: Rusmono
SEMARANG,HARIAN7.COM – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Auliya Rachman dalam perkara korupsi pengumpulan uang Tunjangan Hari Raya (THR) dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara Sekda Cilacap nonaktif Sadmoko Danardono divonis empat tahun penjara dalam perkara yang sama.
Putusan terhadap kedua terdakwa dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/11/2026). Majelis hakim yang diketuai Rosana Irawati menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
Syamsul Divonis 5 Tahun Penjara
Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada Syamsul Auliya Rachman serta denda Rp 250 juta.
“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Syamsul Auliya Rachman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 250 juta,” ujar majelis hakim saat membacakan putusan.
Selain itu, Syamsul diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 568 juta.
“Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Syamsul Auliya Rachman berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp 568 juta,” lanjut majelis hakim.
Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah Syamsul selesai menjalani pidana pokok.
Vonis tersebut lebih ringan dua tahun dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang sebelumnya menuntut Syamsul dengan hukuman tujuh tahun penjara.
Sadmoko Divonis 4 Tahun Penjara
Dalam perkara yang sama, Sekda Cilacap nonaktif Sadmoko Danardono dijatuhi hukuman empat tahun penjara.
“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sadmoko Danardono berupa pidana penjara selama 4 tahun,” kata Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati saat membacakan amar putusan.
Majelis hakim menyatakan Sadmoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Syamsul.
Selain pidana penjara, Sadmoko juga dijatuhi denda sebesar Rp 200 juta.
Berawal dari Pengumpulan Uang THR Rp 568 Juta
Kasus ini bermula dari dugaan pengumpulan uang pada Februari hingga Maret 2026. Dalam dakwaan jaksa, Syamsul disebut meminta Sadmoko mengoordinasikan pengumpulan dana dari sejumlah OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Dari 27 OPD, sebanyak 21 OPD disebut dimintai uang dengan nominal bervariasi, mulai Rp 3 juta hingga Rp 100 juta. Dari pengumpulan tersebut, terkumpul dana sebesar Rp 568 juta.
Jaksa menyebut uang tersebut rencananya digunakan untuk pemberian THR Lebaran 2026 kepada pihak eksternal, termasuk unsur Forkopimda di lingkungan Kabupaten Cilacap.
Perkara ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (13/3/2026) di wilayah Kabupaten Cilacap terkait dugaan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah.
Dengan dibacakannya putusan tersebut, proses persidangan tingkat pertama terhadap kedua terdakwa telah selesai. Meski demikian, baik JPU KPK maupun pihak terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding.
Tinggalkan Balasan