DEPOK | HARIAN7.COM – Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok menilai Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus menjadi instrumen penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pandangan Umum Fraksi Gerindra tersebut dibacakan Gerry Wahyu Riyanto, S.H., M.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Kamis (17/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Gerry menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan perubahan angka pendapatan dan belanja, tetapi harus memastikan seluruh kebijakan anggaran memiliki dampak yang terukur bagi masyarakat.
“Bagi kami, APBD bukan sekadar angka dalam dokumen keuangan daerah. APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik maupun penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Gerry.
Menurut Gerry, Fraksi Gerindra mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Depok dalam menyusun Rancangan Perubahan APBD 2026 yang diarahkan selaras dengan visi “Bersama Depok Maju”.
Ia menyebut, arah pembangunan tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi, serta transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Gerry memaparkan, estimasi pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 meningkat dari sekitar Rp4,157 triliun menjadi Rp4,335 triliun, atau bertambah sekitar Rp178,29 miliar.
Kenaikan tersebut antara lain ditopang peningkatan PAD sekitar Rp83,78 miliar, dari Rp2,401 triliun menjadi Rp2,485 triliun.
“Optimalisasi pendapatan daerah merupakan langkah yang penting untuk memperkuat ruang fiskal. Namun, peningkatan pendapatan harus diikuti dengan pengelolaan belanja yang produktif agar benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan,” kata Gerry.
Ia juga menyoroti kontribusi pajak daerah dan retribusi sebagai bagian dari penguatan kapasitas fiskal Kota Depok.
Fraksi Gerindra turut memberikan perhatian terhadap perubahan komposisi belanja daerah. Total belanja meningkat dari sekitar Rp4,387 triliun menjadi Rp4,571 triliun.
Di sisi lain, belanja operasi mengalami efisiensi sekitar Rp50,34 miliar, sementara belanja modal meningkat sekitar Rp262,16 miliar menjadi sekitar Rp1,038 triliun.
Peningkatan tersebut terutama diarahkan pada belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
“Kami melihat efisiensi belanja harus memberikan ruang yang lebih besar untuk belanja yang produktif. Ketika belanja modal diperkuat, maka yang harus dikawal adalah kualitas pelaksanaannya, ketepatan sasaran, serta manfaatnya bagi masyarakat,” tegas Gerry.
Gerry menyebut penanganan kemacetan, banjir, dan persampahan tetap menjadi agenda penting dalam pembangunan Kota Depok.
Sejumlah pekerjaan infrastruktur yang mendapat perhatian antara lain pembebasan lahan Simpang Parung Bingung–Muchtar Sawangan, rekonstruksi sejumlah ruas jalan, rehabilitasi jalan dan jembatan, serta penataan drainase di kawasan Grand Depok City.
“Persoalan kemacetan, banjir dan persampahan harus dijawab dengan program yang konkret. Pembangunan harus memiliki target yang jelas sehingga masyarakat dapat melihat dan merasakan hasilnya,” ungkapnya.
Untuk sektor persampahan, Fraksi Gerindra juga menilai dukungan operasional kendaraan pengangkut sampah penting untuk menjaga kesinambungan pelayanan kebersihan.
Gerry mengatakan pendidikan dan kesehatan merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia.
Fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap penyediaan meubelair dan insentif fungsional guru, sarana kesehatan di RSUD Kota Sehat Andalan Depok, serta pengadaan ambulans dan genset untuk Puskesmas Pancoran Mas dan Puskesmas Leuwinanggung.
“Pembangunan manusia tidak bisa dilepaskan dari kualitas pendidikan dan kesehatan. Karena itu, anggaran yang dialokasikan harus benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Dalam pandangan Fraksi Gerindra, penyertaan modal daerah sebesar Rp40 miliar kepada Perumda Air Minum Tirta Asasta juga menjadi perhatian.
Gerry menyampaikan dukungan terhadap penguatan struktur permodalan perusahaan daerah tersebut untuk memperluas cakupan pelayanan air bersih.
“Air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, penyertaan modal kepada Tirta Asasta harus diarahkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan. Ke depan, penguatan modal dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah,” jelas Gerry.
Selain pembangunan fisik, Fraksi Gerindra menyoroti keberlanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Kota Depok.
Gerry mendorong pemerintah daerah memperkuat dukungan terhadap 63 KDMP/KKMP melalui penyediaan lokasi gerai atau kantor, sarana-prasarana, serta tata kelola yang memadai.
“Koperasi Merah Putih jangan berhenti pada pembentukan kelembagaan. Harus ada dukungan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat wilayah,” katanya.
Gerry menegaskan pembahasan APBD Perubahan 2026 harus menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.
Menurutnya, fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD harus berjalan secara konstruktif untuk memastikan program yang disepakati dapat dilaksanakan secara optimal.
“Kami dari Fraksi Gerindra akan terus mengawal pembahasan Perubahan APBD 2026 secara konstruktif. Yang terpenting adalah bagaimana perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban berjalan dengan baik dan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Gerry
Tinggalkan Balasan