NEW DELHI|HARIAN7.COM – Presiden Prabowo Subianto membawa tiga pesan utama Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026).
Ketiga pesan itu menitikberatkan pada kemandirian dan ketahanan nasional, persatuan negara-negara Global South, serta penguatan kerja sama BRICS untuk mendorong tata kelola global yang lebih adil.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi terbatas bertajuk Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism. Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Indonesia hadir dengan visi memperkuat tata kelola global yang inklusif sekaligus memperbesar suara negara-negara berkembang.
Kemandirian dimulai dari kebutuhan dasar
Dalam forum tersebut, Prabowo menegaskan bahwa kekuatan sebuah negara tidak semata-mata ditentukan oleh posisi geopolitiknya. Kekuatan itu, kata dia, harus dibangun dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyat.
“Kekuatan sebuah negara bermula dari kemampuannya memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya—pangan, energi, dan pendidikan. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia tidak akan bergantung atau mudah didikte oleh kekuatan tertentu,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis.
Pangan, energi, dan pendidikan karena itu dipandang bukan sekadar agenda domestik. Ketiganya menjadi fondasi agar Indonesia memiliki ruang lebih besar untuk menentukan arah pembangunan dan kepentingan nasional secara mandiri.
Global South diminta tidak berjalan sendiri-sendiri
Pesan kedua Prabowo berkaitan dengan persatuan negara-negara Global South.
Prabowo mengingatkan kembali semangat Konferensi Asia-Afrika yang menempatkan negara-negara berkembang sebagai kekuatan yang memiliki hak menentukan masa depannya sendiri.
“Mengutip pepatah ‘Bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh’, Presiden mengingatkan kembali pentingnya spirit Konferensi Asia-Afrika. Negara-negara Global South kini berdiri setara untuk memperjuangkan kepentingan dan masa depannya sendiri,” kata Teddy.
Menurut pemerintah, posisi negara-negara berkembang semakin penting, baik dalam perekonomian maupun geopolitik global. Karena itu, persatuan dinilai menjadi modal untuk memastikan kepentingan Global South tidak sekadar menjadi pelengkap dalam pengambilan keputusan internasional.
BRICS jangan berhenti pada besarnya jumlah penduduk
Pesan ketiga menyasar BRICS. Prabowo menilai besarnya kekuatan ekonomi dan demografi kelompok tersebut harus diterjemahkan menjadi kerja sama yang konkret.
“BRICS mewakili separuh populasi dunia. Kekuatan ini harus diubah menjadi kerja sama yang nyata: memperkuat ketahanan pangan dan energi, menghubungkan pasar, modal, teknologi, sumber daya, dan pengetahuan, serta membuka peluang pembangunan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang,” tutur Teddy.
Dengan kata lain, besarnya representasi BRICS tidak cukup hanya diukur dari jumlah penduduk atau kekuatan ekonominya. Indonesia mendorong agar kekuatan tersebut menghasilkan manfaat yang lebih nyata bagi negara-negara berkembang.
Prabowo juga mendorong reformasi tata kelola global agar lebih adil dan inklusif. Dalam pandangan Indonesia, PBB tetap harus menjadi pusat sistem multilateral dunia, tetapi institusi tersebut perlu diperkuat agar lebih mampu merespons perubahan global.
“PBB harus tetap menjadi pusat sistem multilateral, namun perlu diperkuat agar lebih representatif, responsif, dan mampu menghadirkan hasil konkret bagi masyarakat dunia,” ujar Teddy.
Teddy menegaskan, keanggotaan Indonesia di BRICS menjadi salah satu jalur diplomasi untuk memperjuangkan tatanan global yang lebih setara.
“Melalui keanggotaan di BRICS, Indonesia terus bergerak aktif mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, setara, dan damai bagi seluruh bangsa,” pungkasnya.(Yuanta)
Tinggalkan Balasan