HARIAN 7

JENDELA INFORMASI DAN MITRA BISNIS ANDA

Ibarat Kompas Dalam Menentukan Arah, Hamzah Fokus Pada Mendengar Aspirasi Masyarakat.

DEPOK | HARIAN7.COM – Hadir di RT 03 RW 12 Kelurahan Tapos , Kecamatan Tapos, Hamzah Ketua Komisi B DPRD Kota Depok menjalankan tupoksi ya Sebagai anggota Dewan dengan melakukan Sosialisasi Komunikasi (Soskom) terkait tugas dan fungsi Komisi B

Dalam kesempatan tersebut dirinya memaparkan berbagai program kerja sebagai ranah dari Komisi B diantaranya terkait pengelolaan sampah berbasis RW, program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga transparansi penggunaan Dana RW.

Baca Juga:  Kota Depok Raih Predikat WTP 13 Kali Berturut-turut, DPRD Rekomendasikan Perbaikan Laporan Pertanggungjawaban

“Semua masukan dari masyarakat akan kami catat dan tindak lanjuti bersama pemerintah kota. Setiap aspirasi warga merupakan kompas utama dalam menentukan arah pembangunan Depok ke depan,” ujar Hamzah.

Di antara banyak program,

pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi properti bernilai di bawah Rp200 juta serta  pembangunan Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) di setiap kelurahan, serta program pemberdayaan UMKM untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lingkungan masih menjadi topik yang menarik untuk di bahas.

Baca Juga:  Janji Berikan Uang 15 Juta Rupiah, Turiman Tantang  Anak Muda Buka Peluang Usaha

Sementara itu untuk pembangunan sekolah lanjutan (SMPN) di wilayah Tapos pihaknya menegaskan akan memperjuangkan untuk  segera di bangun di tahun depan mengingat kebutuhan yang sangat mendesak.

“Kami akan mendorong agar pemerintah kota segera melakukan kajian lokasi dan anggaran untuk pembangunan SMPN di Tapos. Ini bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga Depok,” tegasnya.

Baca Juga:  Reses Terakhir, Ketua Komisi B Hamzah Targetkan Tahun Depan Masalah Banjir di RW 07 Selesai 

Menurut Hamzah, pemerataan fasilitas pendidikan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Depok sebagai kota layak anak dan berkeadilan. Ia berharap aspirasi ini dapat masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun mendatang. (yopi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
error: Content is protected !!