Bupati Jepara Lanjutkan Program “Ngantor di Desa” Jilid II, Fokus pada tindakan nyata dan pemantauan langsung di lapangan

Laporan: Tambah Santoso

JEPARA | HARIAN7.COM – Bupati Jepara Witiarso Utomo kembali menggulirkan program Bupati Ngantor di Desa jilid II. Program yang sebelumnya sukses menjangkau 16 desa di 16 kecamatan itu kini hadir dengan konsep baru yang lebih sederhana dan berorientasi pada aksi nyata.

“Kami akan mulai besok Bupati Ngantor di Desa dengan konsep agak berbeda. Tidak banyak seremonial, tapi lebih ke monitoring dan pelaksanaan seperti apa di lapangan program yang telah berjalan,” ujar Witiarso, Selasa (14/10/2025).

Program edisi kedua ini akan dimulai di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling. Seperti sebelumnya, kegiatan dilaksanakan setiap Selasa dengan pola satu desa setiap pekan. Namun, untuk pekan pertama, kegiatan digeser menjadi Rabu (15/10) karena Bupati menghadiri pertemuan dengan Menteri Kebudayaan di Jakarta.

Menurut Witiarso, format baru ini dirancang agar lebih dekat dengan realitas masyarakat.

“Ngantor desa sekarang berbeda. Kami langsung turun ke lapangan, ketemu objeknya, memastikan solusi yang pernah disampaikan sudah berjalan. Tidak di balai desa, kecuali kalau balai desanya memang butuh renovasi,” jelasnya.

Bupati menargetkan seluruh kecamatan di Jepara kembali disambangi, dengan fokus pada isu-isu prioritas di masing-masing wilayah.

“Setiap satu kecamatan kami kunjungi satu desa. Fokusnya di lapangan sesuai isu yang berkembang,” tegasnya.

Kepala Desa Lebak, Kecamatan Pakisaji, Moh Shodiq, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, pendekatan langsung di lapangan akan mempercepat penyelesaian persoalan yang sebelumnya sudah diidentifikasi pada jilid pertama.

“Kami menyambut dengan hangat kalau bupati dan jajaran turun langsung ke bawah. Jadi tahu kendalanya apa, macetnya di mana bisa langsung dieksekusi dengan maksimal. Ujungnya tentu saja bisa membuat desa lebih berdaya,” tandasnya.

Melalui Bupati Ngantor di Desa jilid II ini, Pemerintah Kabupaten Jepara berharap dapat memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tingkat desa.