Kudus Jadi Barometer Cukai, Menkeu: Butuh Napas Panjang Fiskal

Laporan: Tambah Santoso

KUDUS | HARIAN7.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa distribusi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ke daerah masih harus menunggu “napas panjang” keuangan negara.

Pesan itu disampaikan Purbaya saat blusukan ke kawasan industri hasil tembakau di Desa Megawon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jumat (3/10/2025). Kudus, yang dikenal sebagai jantung industri rokok di Jawa Tengah, memang selalu jadi sorotan ketika bicara soal dana cukai.

“Kalau ekonomi tumbuh lebih cepat, pajak dan cukai otomatis naik. Itu artinya ada ruang untuk memperbesar distribusi ke daerah,” ujar Purbaya, lugas.

Namun, ia menegaskan tambahan porsi DBHCHT tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Pemerintah akan menunggu perkembangan kondisi fiskal, setidaknya dalam kurun tujuh bulan hingga dua tahun ke depan.

Lebih jauh, Purbaya juga mengungkap adanya rencana tambahan transfer ke daerah sebesar Rp43 triliun pada 2026 mendatang sesuai permintaan Kementerian Dalam Negeri. Walau porsinya lebih kecil dibanding tahun ini, ia menilai dampaknya tetap penting.

“Sebagian program dialihkan ke daerah. Jadi meski angkanya terlihat lebih kecil, sebenarnya manfaatnya tidak berkurang. Hanya kendalinya saja yang berbeda,” jelasnya.

Bagi Purbaya, DBHCHT bukan sekadar angka dalam pos anggaran. Dana ini, katanya, adalah instrumen vital untuk menyeimbangkan kepentingan negara, industri, dan masyarakat. Ia menekankan agar penggunaannya diarahkan pada kesehatan, kesejahteraan, hingga menutup rapat ruang bagi rokok ilegal.

“Tujuan kita jelas, tidak boleh ada produk ilegal. Kalau semua legal, daerah akan mendapat manfaat maksimal,” tegasnya.

Kunjungan Purbaya ke Kudus sekaligus menegaskan status kota kretek sebagai barometer nasional distribusi DBHCHT. Di daerah penghasil rokok, dana cukai bak oksigen yang menghidupi program publik. Namun, oksigen itu tetap bergantung pada seberapa kuat “paru-paru” ekonomi nasional sanggup bernapas.(*)