Laporan: Budi Santoso
NGAWI | HARIAN7.COM – Sebuah proses administrasi di Desa Ketanggung, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, menuai sorotan warga. Pasalnya, pengunduran diri seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) unsur keterwakilan perempuan disebut belum mendapatkan kepastian hingga hampir enam bulan berjalan.
Anggota BPD yang akrab disapa Mbak Sri mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri sejak 22 Februari 2026. Namun hingga akhir Juli 2026, Surat Keputusan (SK) pemberhentian dari Pemerintah Kabupaten Ngawi belum juga diterimanya.
Menurut Mbak Sri, keinginannya mundur sebenarnya sudah disampaikan sejak 2025 karena harus fokus merawat kedua orang tuanya. Namun saat itu dirinya diminta tetap menjalankan tugas hingga masa jabatan selesai.
“Waktu itu saya pernah menyampaikan ingin mengundurkan diri karena harus merawat orang tua. Tetapi Ketua BPD meminta agar tetap menjalankan tugas sampai akhir masa jabatan,” ungkapnya.
Namun situasi berubah pada awal 2026. Mbak Sri mengaku diminta membuat surat pengunduran diri setelah muncul persoalan terkait domisili, karena disebut sudah tinggal di Desa Tulakan.
“Pada 22 Februari 2026 saya diminta membuat surat pengunduran diri karena dianggap sudah berdomisili di Desa Tulakan. Surat itu langsung saya buat dan serahkan kepada Ketua BPD,” katanya.
Meski sudah mengajukan pengunduran diri, ia mengaku belum menerima SK pemberhentian resmi dari pemerintah kabupaten.
Selain persoalan status keanggotaan, masalah lain yang muncul adalah terkait hak keuangan. Mbak Sri menyebut dirinya hanya menerima honorarium selama Januari dan Februari 2026.
“Setelah menyerahkan surat pengunduran diri, saya tidak menerima honor lagi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa dokumen kependudukannya seperti KTP dan KK masih tercatat beralamat Desa Ketanggung.
Kepala Desa Ketanggung saat dikonfirmasi membenarkan adanya pengajuan pengunduran diri anggota BPD tersebut.
“Ini baru diproses,” jawabnya singkat.
Sementara Sekretaris Desa Ketanggung menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut memang sudah diajukan. Namun terkait honorarium, menurutnya masih berada di Ketua BPD.
Ketua BPD Desa Ketanggung, Suradi, membenarkan bahwa honorarium Mbak Sri masih berada dalam penguasaannya.
“Honor Mbak Sri masih saya pegang. Saya khawatir salah apabila langsung saya berikan. Untuk surat pengunduran diri sudah saya sampaikan ke pemerintah desa,” jelas Suradi.
Sementara itu, sejumlah warga mulai mempertanyakan lambannya proses administrasi tersebut. Salah seorang warga berinisial BS mempertanyakan mengapa surat pengunduran diri yang sudah diajukan sejak Februari baru diproses beberapa bulan kemudian.
“Kalau tidak dipertanyakan mungkin belum tentu segera diproses. Hampir enam bulan itu bukan waktu yang sebentar,” ujarnya.
Secara aturan, pemberhentian anggota BPD memiliki mekanisme administratif yang melibatkan pemerintah desa hingga penetapan oleh bupati/wali kota sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dengan kondisi tersebut, warga berharap Pemerintah Desa Ketanggung maupun Pemerintah Kabupaten Ngawi segera memberikan kejelasan mengenai status pemberhentian, hak keuangan, serta tahapan administrasi yang telah berjalan.
Tinggalkan Balasan