Laporan: Tambah Santoso
BLORA | HARIAN7.COM – Kesabaran warga Blora terhadap jalan rusak yang bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki tampaknya mulai habis. Kekecewaan itu memuncak dalam aksi protes di ruas jalan provinsi Randublatung–Cepu, Minggu (31/5/2026), ketika warga turun ke jalan membawa simbol kartu kuning, menanam pohon pisang, hingga menimbun lubang dengan tanah secara swadaya.
Aksi tersebut menjadi bentuk sindiran terbuka kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai belum memberikan solusi konkret atas kerusakan infrastruktur yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Di tengah hamparan jalan berlubang, warga menancapkan pohon pisang dan pepaya sebagai penanda titik-titik kerusakan yang dianggap membahayakan pengguna jalan. Sementara kartu kuning dibentangkan sebagai simbol peringatan keras kepada pemerintah agar segera bertindak.
Koordinator aksi, Lilik Yuliantoro, mengatakan warga terpaksa melakukan langkah simbolik karena kondisi jalan semakin memburuk dan berpotensi memicu kecelakaan.
“Selain menimbun lubang secara swadaya, warga juga memasang pohon pisang sebagai penanda titik-titik jalan yang rusak agar tidak memicu kecelakaan,” ujar Lilik.
Aksi tersebut juga menjadi luapan kekecewaan atas respons Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terhadap keluhan kerusakan jalan yang sebelumnya disampaikan Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, dalam Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Kudus pada 26 Mei lalu.
Menurut warga, tanggapan gubernur saat itu belum menjawab persoalan utama yang mereka hadapi setiap hari. Sebagian masyarakat bahkan menilai respons tersebut terkesan meremehkan kondisi nyata di lapangan.
Kritik itu dituangkan dalam berbagai tulisan bernada satir yang dipasang di lokasi aksi. Beberapa di antaranya bertuliskan “Kartu Kuning Gub JTG” hingga kalimat sindiran yang menjadi sorotan warga sekitar.
Dalam orasinya, peserta aksi Exy Wijaya menegaskan bahwa masyarakat Blora berhak memperoleh infrastruktur yang layak karena memiliki kewajiban yang sama sebagai pembayar pajak.
“Kami masyarakat Blora juga rakyat yang membayar pajak. Jangan menyakiti masyarakat Blora. Bangunlah jalan Randublatung–Cepu ini karena statusnya jalan provinsi,” tegas Exy.
Aksi Minggu kemarin merupakan lanjutan dari protes yang digelar sehari sebelumnya. Pada Sabtu (30/5), warga telah menuliskan berbagai pesan kritik di badan jalan yang rusak sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap lambannya penanganan infrastruktur.
Tulisan seperti “Wisata Jalan Bosok” hingga “Dolan Pak Gub Jateng? Ojo Cangkeman” muncul di sepanjang ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah.
Lilik menilai polemik yang muncul seharusnya dapat dijawab dengan langkah konkret berupa percepatan perbaikan jalan, bukan sekadar perdebatan mengenai status kewenangan jalan.
“Harusnya gubernur bisa memberikan solusi. Toh beliau juga pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Tengah. Tanggapan tersebut justru menunjukkan masih kurangnya perhatian terhadap kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Blora,” katanya.
Selain ruas Randublatung–Cepu, warga juga mendesak pemerintah segera memperbaiki sejumlah jalan provinsi lain yang menjadi jalur utama aktivitas ekonomi masyarakat Blora.
Meski diwarnai kritik keras dan ekspresi kekecewaan, aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Tidak ada gangguan terhadap ketertiban umum selama kegiatan berlangsung.
Tinggalkan Balasan