JAKARTA,HARIAN7.COM- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah langsung mengambil langkah cepat guna mengantisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi terhadap harga pangan di masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh jajaran untuk memperketat pemantauan harga kebutuhan pokok dan menyiapkan strategi pengendalian inflasi daerah.
“Kita harus mencermati situasi dengan adanya kenaikan harga BBM. Langkah antisipasi terkait pergerakan kebutuhan pokok penting masyarakat sudah kami siapkan,” ujar Ahmad Luthfi di sela kegiatannya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Meskipun saat ini harga bahan pokok penting (bapokting) di Jawa Tengah terpantau masih stabil, Luthfi menegaskan bahwa deteksi dini sangat krusial. Kenaikan biaya transportasi dan logistik pasca-penyesuaian harga BBM dinilai berpotensi memicu lonjakan harga barang dalam waktu dekat.
Guna menjaga stabilitas pasar, Pemprov Jateng resmi menggandeng Bank Indonesia (BI), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sinergi ini difokuskan pada pengawasan ketat jalur distribusi udara dan darat untuk mencegah spekulasi komoditas.
“Jika terjadi gejolak di pasar, BUMD akan langsung mengambil alih melalui operasi pasar atau intervensi distribusi. Target utama kita adalah memastikan barang tetap tersedia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat,” kata Luthfi.
Di sisi lain, penyesuaian harga resmi berlaku sejak 10 Juni 2026 untuk jenis Pertamax (RON 92) menjadi Rp 16.250 per liter dan Pertamax Green 95 (RON 95) menjadi Rp 17.000 per liter.
Kendati tantangan ekonomi meningkat, momentum ini membawa hikmah penting bagi masyarakat untuk mulai menerapkan pola hidup hemat energi serta mengoptimalkan penggunaan transportasi massal.
Di saat yang sama, tantangan ini memacu pemerintah daerah untuk melahirkan inovasi rantai pasok yang lebih efisien dan mandiri.(*)
Tinggalkan Balasan