SEMARANG,HARIAN7.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai obligasi daerah bisa menjadi solusi dana pembangunan di tengah sulitnya menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pemerintah daerah diminta cermat karena skema ini merupakan utang yang harus dibayar di masa depan.
Hal itu terungkap dalam acara Idola Business Gathering di Hotel Grasia, Semarang, Senin (25/5/2026).
Diskusi ini menghadirkan Sekda Jateng Sumarno, pihak OJK Andry Wicaksono, dan Kepala BEI Jateng Fanny Rifqi El Fuad.
Sekda Jateng, Sumarno, menjelaskan bahwa pendapatan daerah saat ini masih bergantung pada pajak konsumsi masyarakat. Contohnya seperti pajak kendaraan dan hotel. Ruang gerak pemda untuk menaikkan sektor ini sangat terbatas.
“Obligasi daerah bisa jadi pilihan. Tapi ini adalah utang. Pendapatan masa depan akan dipakai untuk mencicil,” kata Sumarno.
Ia menegaskan pemda harus menghitung matang manfaat proyek tersebut. Berbeda dengan swasta, hasil proyek pemerintah dinilai dari dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Asisten Direktur Madya OJK, Andry Wicaksono, menambahkan bahwa pemda harus serius memilih proyek.
Proyek tersebut tidak harus mencari untung, tetapi wajib memberi layanan publik yang berdampak luas. Andry yakin pasar siap membeli obligasi ini karena jumlah investor Indonesia kini hampir 20 juta orang.
Sementara itu, Kepala BEI Jateng, Fanny Rifqi El Fuad, mengajak pemda mulai melirik pasar modal.
Keunggulan obligasi adalah sifatnya yang fleksibel karena bisa diperjualbelikan kembali oleh investor. Saat ini, masyarakat juga makin mudah membeli produk investasi lewat aplikasi ponsel.
Tinggalkan Balasan