Plt Bupati Cilacap Harus Segera Demosi 25 Pejabat Yang Terjaring OTT KPK

Pewarta : Rusmono|Kaperwil Jateng

CILACAP | HARIAN7.COM – Plt Bupati Cilacap diharapkan segera mengambil tindakan tegas terkait 25 pejabat yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya pelayanan publik dan beban psikologis bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Cilacap.

Ketua GNPK RI Kabupaten Cilacap, yang juga Ketua Aliansi Masyarakat Cilacap Anti Korupsi (Alim Cantik), Albani Idris atau yang biasa disapa Sentot menyoroti urgensi pemindahan (demosi) tersebut pasca terkena OTT oleh KPK.

“Plt Bupati Cilacap wajib segera melaksanakan Demosi, ini untuk menjaga integritas pemerintahan dan memenuhi harapan masyarakat,” ungkapnya, Rabu (01/04/2026).

Albani menegaskan, bahwa Demosi atau pemindahan ke jabatan yang lebih rendah disertai penurunan tanggung jawab, wewenang, serta gaji/tunjangan—harus dilaksanakan pasca-OTT.

“Semua pejabat yang terjaring sudah menandatangani pakta integritas, sehingga mereka siap disanksi saat melanggar,” katanya.

Ia menekankan, 25 orang tersebut (di luar dua tersangka utama) perlu didemosi untuk penyegaran jabatan dilingkungan pemerintahan Cilacap dan mengembalikan kepercayaan publik, dan mewujudkan pembangunan Cilacap yang lebih bermartabat serta berpihak pada rakyat.

Harapan ini sejalan dengan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya untuk Cilacap menjadi Maju Besar, Para pejabat OPD diharapkan menjalankan program tersebut dengan integritas tinggi.

“Jika Plt Bupati enggan melaksanakan Demosi, pakta integritas yang digagas Bupati jadi sia-sia. Integritas mereka pun dipertanyakan,” tegas Albani.

Ia juga menyiratkan kekhawatiran terhadap Kepala BKPSDM. “Jika tidak dilaksanakan, jangan-jangan Kepala BKPSDM ikut terjaring dalam OTT kemarin,” ujarnya.

Sentot berharap langkah ini membawa Cilacap menuju pemerintahan yang lebih baik, bermartabat, bersih, clean and clear, demi kemajuan daerah. (*)